Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rakor Percepatan Realisasi Pembangunan Kota Denpasar

Bali Tribune/ Wawali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa pimpin Rakor percepatan realisasi pembangunan kota Denpasar yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khsusus) dan dana lainnya, Senin (17/5/2021) di ruang rapat Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar.

balitribune.co.id | Denpasar  - Wakil Wali Kota, I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan realisasi pembangunan kota Denpasar yang  bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khsusus) dan dana lainnya, Senin (17/5/2021) di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpsar.
 
Dalam rapat yang diikuti pimpinan OPD terkait rakor juga dihadiri Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, Asisten III Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya.
 
Arya Wibawa menyatakan bahwa Rakor ini melakukan pembahasan bersama menjadi fokus Wali Kota mengajak pimpinan OPD untuk segera melakukan akselerasi dan realisasi pembangunan baik dari dana DAK mupun dana lainnya. 
 
"Ada beberapa pembangunan fisik yang segera dapat digenjot yakni penataan kawasan heritage Gajah Mada,  dan renovasi beberapa sekolah di Denpasar," ujar Arya Wibawa. 
 
Dalam melaksanakan akselerasi tersebut, kata Arya Wibawa, juga mengingatkan pimpinan OPD agar tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta selalu melakukan koordinasi dan komunikasi. Sehingga harapan dari masyarakat dalam program pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang undangan. 
 
Dalam percepatan renovasi sekolah, tandasnya, berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan. Begitu juga penataan kawasan heritage Gajah Mada karena merupak ikon Kota Denpasar dengan rencana kedepan akan dilaksanakan kembali Denpasar Festival. Walau begitu  tetap memperhatikan  perkembangan kasus covid-19 serta tetap mengedepankan disiplin prokes. Begitu juga dengan penataan lingkungan yang ditangani Dinas PUPR agar segera dilaksanakan.
 
"Langkah ini adalah salah satu upaya  pemerintah daerah untuk mempercepat serapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi dalam situasi pandemi covid-19, dan jika terdapat permasalahan teknis di lapangan bersama- sama kita carikan solusi dan kita akan lakukan koordinasi bersama baik dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, " ujarnya.
 
Sementara Kabag Adminitrasi Pembangunan, I Gede Cipta Sudewa Atmaja menyampaikan Denpasar mendapat dana DAK serta  alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Bali yang telah dilakukan koordinasi dan dapat segera dilaksanakan percepatan realisasi. 
 
"Dalam rakor ini juga telah dibahas bersama, langkah langkah realisasi percepatan sesuai dengan arahan  Wali Kota Wakil Wali Kota dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi saat ini," ujarnya. 
 
Beberapa OPD yang mendapat beberapa kegiatan  yang pembiayaannya  bersumber dari dana DAK dan alokasi dana BKK diharapkan segera mengeksekusi program program yang telah direncanakan baik kegiatan fisik maupun non fisik sehingga bisa memutar pertumbuhan perekonomian daerah.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.