balitribune.co.id | Amlapura - Setelah melalui pembahasan yang panjang dengan berbagai pencermatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Karangasem serta pembahasan mendalam oleh Pansus yang dibentuk oleh DPRD Karangasem, Senin (28/11/2022) DPRD Karangasem akhirnya mengetok palu APBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika bersama unsur pimpinan dewan, serta dihadiri oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana, Wabup Wayan Artha Dipa, Anggota DPRD serta jajaran OPD Pemkab Karangasem.
DPRD Karangasem dalam pandangan umum fraksi-fraksi serta laporan gabungan komisi di DPRD Karangasem yang dibacakan oleh I Wayan Pura Arnawa, pada intinya dapat menyetujui Ranperda RAPBD Semesta Berencana Karangasem 2023 bersama Ranperda lainnya untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan strategis, usul dan saran yang disampaikan oleh dewan terhadap Ranperda tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
Dibacakan Arnawa, dari hasil pembahasan oleh gabungan komisi dengan eksekutif terdapat beberapa hal yang telah disepakati diataranya, adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, yang sesuai rancangan awal ditargetkan sebesar Rp. 127,330 Milyar, mengalami peningkatan sebesar Rp. 15 Milyar, sehingga target pendapatan pajak daerah menjadi sebesar Rp. 142,330 Milyar.
Sementara total RAPBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1,535 Trilyun. Dari Fraksi Nawa Satya Partai NasDem dalam laporannya menyebutkan untuk dana BKK pemerintah daerah harus mengkaji lebih dalam dan merealisasikan secara pemerataan, “Dimana kita ketahui bersama Karangasem dikenal dengan anekaragam destinasi pariwisatanya yang dibeberapa titik untuk menuju ODTW tersebut akses jalan masih meprihatinkan,” demikian dibacakan Arnawa.
Berkaitan dengan tenaga kontrak/honorer sesuai dengan wacana BKPSDM mengatakan ada sebanyak 1.069 tenaga kontrak/honorer yang kini nasibnya masih belum jelas, Fraksi Nasdem sangat berharap pemerintah daerah harus melakukan pengkajian dan solusi, agar jangan sampai daerah Karangasem ini yang sudah minim lahan pekerjaan kini juga harus menambah pengangguran, “Kami yakin kita semua tidak mengharapkan hal demikian, pemerintah daerah punya wewenang dan tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Arnawa membacakan pendapat akhir Fraksi Nasdem.
Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda tentang APBD TA. 2023 meminta Eksekutif melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM Pendidikan dan Kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decentjob melalui penyediaan lapangan usaha. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya pengawasan yang lebih maksimal di tiap-tiap kegiatan agar tidak ada temuan-temuan oleh pihak audit.
