BALI TRIBUNE - Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Rabu (5/9), yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru,S,Sos dan dihadiri Wakil Ketua Nengah Ariyanta serta Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, di Gedung Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung. Rapat Paripurna dengan agenda tunggal penyampaian KUA KPPAS Anggaran Induk 2019 yang disampaikan oleh Bupati Suwirta dan dihadiri Sekda Klungkung Ir Gede Putu Winastra serta seluruh Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Klungkung. Usai penyampaian KUA KPPASAnggaran Induk 2019 ini dilanjutkan dengan penanda tanganan oleh Bupati Suwirta serta unsur pimpinan Dewan. Bupati Suwirta menyatakan berbagai program prioritas unggulan yang harus diterjemahkan dalam tahun 2019 ini. Sesuai janjinya, dirinya  fokus melaksanakan tugas pemerintahannya, fokus untuk penyelesaian penyusunan anggaran  pendapatan daerah tahun  anggaran 2019, dengan telah ditandatanganinya telah memberikan kesempatan yang bagus untuk melaksanakan semua program yang telah dicanangkan. Menurut Suwirta, tahun  2018 ending dari masa jabatannya yang  pertama, berbagai program tindak lanjut periode pertama yang harus dituntaskan. Seperti pelaksanaan angkutan siswa gratis di semua kecamatan untuk tahun 2019. Untuk pembangunan infrastruktur juga nantinya disesuaikan dengan anggaran pendapatan, juga dengan optimalisasi sumber pendapatan, termasuk masalah di RSU Klungkung sudah mengadopsi BPJS Kesehatan dan sudah melaksanakan UHC.  Namun sebagai skala prioritas untuk memberangkatkan warga miskin untuk bekerja di kapal pesiar dirinya akan memulai dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja kapal pesiar. Pendataan sudah disiapkan aplikasinya seluruh data jumlah penduduk dan kroscek data  BPJS dan Disdukcapil untuk menginput  update data, termasuk berapa  rumah data miskin menjadi tidak miskin harapannya 3 bulan target.  Terkait sektor pariwisata di Nusa Penita, dirinya optimalisasi untuk menghitung para wisatawan yang  pergi maupun datang ke Nusa Penida untuk didata. Karena jumlah retribusi tamu rata rata Rp 10 ribu. Namun karena lewat banyaknya pintu masuk sejatinya retribusi jauh dari itu. Untuk Perda retribusi yang suda meningkat, secara kuantitas tamu memang  naik. Harus terjadi peningkatan  dari pajak restoran dan hotel yang terus dilakukan agar ke depan penyuluhan pemahaman pembayaran pajak bukanlah paksaan tapi merupakan kewajiban warga. Terkait sinyalemen potensi kebocoran  PAD menurut Bupati Suwirta diakui memang ada di sana-sini termasuk di masyarakat maupun di internal birokrasi yang belum sepenuhnya melayani masyarakat. Mengenai PAD dari target PAD Rp 180 M namun relaisasinya baru Rp 152 M.  Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru menyebutkan, terkait tahun 2019 sebagai tahun Pileg dan Pilpres, tugas yang diemban anggota  itu jauh paling utama, ketimbang di pileg. Semua masukan akan dibahas bersama lewat rapat kerja atau rapat gabungan. Terkait  KUA PPAS ini sebagai  pondasi APBD tahun  2019. Dewan akan fokus tetapkkan anggaran perubahan  nantinya baru menginjak  pada APBD 2010  sesuai Jangka waktu 90 hari karena lewat dari itu DPRD bisa  kena sanksi nanti.