Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RAPBD 2023 Ditetapkan, Sejumlah Program Jadi Prioritas

Bali Tribune / Rapat paripurna penetapan RAPBD 2023 bertempat di ruang rapat bersama DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Rabu (9/11).
baltribune.co.id | BangliDPRD Bangli menggelar rapat paripurna penetapan RAPBD tahun 2023 di ruang rapat bersama DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Rabu (9/11). Sejumlah kegiatan pembangunan jadi prioritas termasuk penataan di kecamatan. 
 
Sementara itu Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dihadiri oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati I Wayan Diar, Sekda Bangli IB Giri Putra dan juga pimpinan OPD. 
 
Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika mengatakan APBD 2023 telah ditetapkan. RAPBD 2023 yang ditetapkan belanja daerah Rp 1,139 triliun, pendapatan daerah Rp 1,071 triliun dan defisit sebesar Rp 68 miliar. "Setelah penetapan menunggu proses verifikasi dan evaluasi di provinsi," jelasnya. 
 
Namun demikian, dalam 3 hari ke depan akan dilakukan penyesuaian anggaran yang belum tercover. "Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rapat dan menyepakati ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Dari tim teknis memberikan waktu tiga hari untuk penyesuaian ini. Salah satunya untuk anggaran OPD baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)," ungkap politisi PDIP ini. Menurut Ketut Suastika penyesuaian juga menyangkut anggaran rutin seperti gaji. 
 
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan program prioritas di tahun 2023 akan lebih cepat dieksekusi. Diharapkan dana alokasi khusus (DAK) 2023 bisa diproses tender pada bulan Desember dan akhir Februari sudah berkontrak. Dengan begitu silpa bisa dimohonkan untuk program lainnya. "Proses lebih cepat dan bisa kita laporkan ke pusat pada akhir Februari 2023, harapannya seluruh sisa DAK bisa dimanfaatkan kembali," kata Bupati Sedana Arta. 
 
Salah satu DAK 2023 yakni untuk pasar tematik di Pasar Singamandawa, Kintamani sebesar Rp 75 miliar. Selain itu masih ada kegiatan penataan untuk di kecamatan sehingga terjadi pemerataan. "Sejumlah kegiatan menjadi prioritas di tahun 2023, termasuk juga untuk penataan di wilayah kecamatan," ujar bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini.
wartawan
SAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.