Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ratusan Alat Ukur Jalani Tera dan Tera Ulang

Bali Tribune/TERA ULANG - Suasana tera ulang di terminal loka crana Bangli.


balitribune.co.id | Bangli - Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidang tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan (UTTP) milik pedagang pasar Kidul, Rabu (2/6). Dalam kegiatan dengan mengambil tempat areal terminal Loka Crana tersebut ratusan UTTP di tera ulang.
 
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bangli I Wayan Gunawan mengatakan sidang tera dan tera ulang dilaksanakan mengacu UU Nomor 8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen dan UU Nomor 2 tahun 1981 tentang metrology legaal. Sidang tera dan tera ulang kali ini menyasar UTTP milik pedagang dipasar Kidul. Untuk hari pertama sebanyak 600 UTTP di tera dan tera ulang. “Dari data jumlah alat  UTTP di pasar Kidul sebanyak 2.574 buah  dan pelaksanaan  tera ulang selama tiga hari mulai tanggal 2 sampai  4 juni,” ujarnya.
 
Tera ulang akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar seluruh potensi UTTP yang ada. Tujuan dilakukan tera ulang untuk menumbuh kembangkan budaya tertb ukur dikalangan pengguna alat ukur takar timbangan perlengkapan (UTTP) dan juga sebagai bentuk per;lindungan terhadap konsumen. ”Dengan dilakukan uji tera masyarakat yang hendak berbelanja tidak perlu lagi risau akan isu-isu kurang jumlah takaran setipa penimbangan, tentu dalam uji tera akan mengetahui kepastian  ukuran berat,” jelasnya didampingi Kabid Standarisasi Pemberdayaan dan Tertib Usaha (SPTU) Dewa Agung Nyoman Pageh Artana.  
 
Disampaikan, Disperindag Bangli telah bisa melaksanakan tera ulang secara mandiri pasca Disperndag Bangli ditetapkan sebagai Unit Metrologi Legal (UML) degan kode daerah 289. ”Walaupun sudah bisa melakukan secara mandiri, petugas reportir atau bengkel masih menggandeng pihak ketiga,” jelasnya. 
wartawan
SAM
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.