balitribune.co.id | Denpasar - Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penggunaan DAK bidang Sub KB Provinsi Bali berada di rangking yang tergolong rendah tingkat nasional. Untuk itu, perwakilan BKKBN Provinsi Bali melaksanakan Rapat Teknis (Raknis) terkait capaian kinerja dan anggaran DAK SUB bidang KB di Kabupaten/Kota di Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (17/10).
Rakornis yang dipimpin Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra itu dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar dan Kepala Instansi terkait. Sarles Brabar mengatakan, Rakornis ini bertujuan untuk menggali permasalahan terhadap rendahnya realisasi DAK Sub Bidang KB, Khususnya Dak Non Fisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yaitu 46.28 persen di Triwulan III. DAK ini merupakan dana yang dialokasikan untuk Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting. "Sebelumnya terkait rendahnya capaian ini, telah dilaksanakan berbagai upaya seperti advokasi ke inspektorat Provinsi Bali terkait permohonan pendampingan. Melalui kegiatan ini kita mencari secara detail apa yang menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran DAK Sub Bidang KB," ungkapnya.
Dikatakan Sarles, untuk DAK fisik pada tahun 2021 penyerapan anggaran yaitu 60, 01 persen dan tahun 2022 sebesar 72,96 persen. Sedangkan DAK non fisik pada tahun 2021 hanya 45, 62 persen dan tahun 2022 yaitu 51, 28 persen. Dilihat dari trend perbandingan memang terdapat kenaikan namun sangat lamban. "Ada tiga kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik, yaitu Alkes lama menunggu proses tayang di E-Katalog, nilai kontrak pengadaan implant jauh di bawah pagu alokasi sehingga secara fisik 100 persen, namun realisasi anggaran masih 41 persen. Dan terakhir, pengadaan barang implan dan IUD di Buleleng sudah BAST namun sampai saaat ini belum ternyata masih menunggu proses SP2D. Untuk itu, kami mengupayakan agar ini bisa segera teratasi. Kami berharap adanya dukungan dari Pemda dan OPD terkait seperti BPKAD dan Inspektorat terkait regulasi pengelolaan DAK Sub Bidang KB TA 2023," katanya.
Sementara Dewa Indra mengatakan, untuk Realisasi BOKB, ada dua penyebab, yaitu permasalahan target peserta KB dan tata cara klaim biaya pelayanan pada menu Operasional pelayanan KB yang pagunya rata2 30 persen dari total alokasi BOKB dan Menu lainnya ya g juga tidak terserap secara optimal. Ia berharap Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dapar mencari solusinya ke depan dengan melakukan koordinasi dengan BKKBN RI mengenai perubahan kebijakan pada target maupun mekanisme klaim pada Menu Operasiona KB dan pagu pada menu tersebut dapat dialihkan ke menu strategis lainnya. "Contohnya, penambahan pagu pada menu penurunan stunting atau daerah diberikan peluang lebih untuk mengusulkan DAK sesuai dengan
proporsi kebutuhannya. Mari bertekad di luar Menu pelayanan KB tolong dikejar kinerjanya ditingkatkan kita mengejar 90 persen," imbuhnya.
