Refleksi Kasus KLB Partai Demokrat | Bali Tribune
Bali Tribune, Sabtu 16 Oktober 2021
Diposting : 7 March 2021 15:08
Wayan Windia - Bali Tribune
Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.

balitribune.co.id - Setahun yang lalu, Agus Harimurti Yudoyono (AHY) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum  Partai Demokrat (PD). Saat itu sudah banyak pengamat yang curiga dan bertanya-tanya. Mosok PD yang demikian besar, kader seniornya banyak, dan demikian heterogen, bisa memunculkan Ketum AHY secara aklamasi. Kenapa ? Karena AHY masih dianggap sangat muda dalam segala hal. Bahkan, ia baru saja kalah telak dalam perebutan kursi Gubernur Jakarta. Pangkatnya di TNI hanya Letnan Kolonel. Istilahnya, ia masih dianggap sebagai anak “bau kencur”.

Kalau saja AHY memenangkan pertarungan di Jakarta, maka ia pasti pantas menjadi Ketum PD, dan kemudian menjadi capres. Atau pangkatnya sudah pada level jenderal. Makanya, setelah kongres PD yang memenangkan AHY, tampaknya ada “api dalam sekam” yang membara dalam tubuh PD. Mungkin kepemimpinan AHY di PD selama ini, dianggap belum mampu mengakomodasikan berbagai faksi di PD. Maka kemudian, “bara api”  itu semakin lama semakin panas dan membesar. Muaranya adalah di Deli Sedang (Sumut), dalam bentuk KLB Partai Demokrat. Jenderal TNI (Pur) Muldoko, muncul sebagai pesaing Letkol (Pur) Agus Harimurti Yudoyono.

Memang demikianlah nasib partai-partai atau kelompok yang bersifat dinastis. Saya kira, SBY sangat enggan mempercayakan kepemimpinan PD kepada orang lain, selain putranya sendiri. Karena SBY merasa sebagai pendiri PD, dan juga berhasil membesarkan PD. Tetapi orang-orang di sekitar SBY, yang membantu SBY dalam membesarkan PD, juga merasakan hal yang sama. Bahwa mereka juga merasa memiliki andil yang sangat besar untuk mendirikan dan membesarkan PD. Mereka yakin, SBY tidak mungkin bekerja sendiri. SBY pun banyak memiliki musuh-musuh politik.

KLB Partai Demokrat di Sumut mengindikasikan bahwa orang-orang yang setia kepada SBY, tidak  otomatis bisa setia kepada AHY. Seperti dikatakan Bung Jhoni Allen Marbun, bahwa AHY dianggap tiba-tiba saja sudah berada di puncak gunung. Dan tidak tahu jalan turun. Artinya, kemunculan AHY membuat banyak kader yang potensial di PD menjadi “iri politik”. Kemudian menyimpan “dendam politik”.  

Hanya setahun, dendam itu telah muncul menjadi “huru-hara politik”. Pastilah saat ini AHY dan SBY, beserta kelompoknya sedang pusing tujuh keliling. Barangkali, memang beginilah bentuknya sebuah mekanisme politik praktis. Politik yang akan mencari kekuasaan. Mencari tahta, harta, dan mungkin juga wanita.

Saya memperkirakan bahwa semua parpol atau kelompok lainnya, yang bersifat dinastis dan tidak demokratis, akan mengalami nasib yang sama dengan nasib PD saat ini. Sifat demokratis itu harus betul-betul tercermin dalam pelaksanaan kongres. Muncul keterangan dari kelompok yang anti AHY,  bahwa ketika Kongres PD yang memunculkan AHY, ada beberapa prilaku politik yang tidak demokratis. Ada rekayasa politik. Sekecil apapun rekayasa itu, pasti tetap diingat dan membara dalam dada orang-orang politik praktis. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Bom politik itu pasti akan meledak. Tinggal menunggu pemicunya saja.

Bercermin dari asumsi dan analisis di atas, maka mungkin saja hal yang sama bisa terjadi di PDIP. Yakni tatkala Megawati akan turun tahta dari singgasana PDIP. Kalau saja proses kongresnya tidak terbuka, dan tidak demokratis, maka perpecahan di PDIP akan terjadi. Meskipun Puan sudah dikaderisasi dengan cermat, tetapi tampaknya Puan belum bisa diterima dengan kuat sebagai tampuk pimpinan di PDIP.

Selama kepemimpinan Puan di eksekutif dan juga di legislatif, masyarakat belum melihat intelektualitas kepemimpinannya. Ia tidak banyak memberikan statemen politik yang cerdas, yang bisa dikategorikan oleh masyarakat, sebagai kenegarawanan. Lolosnya, berbagai perundang-undangan yang kontroversial, sepertinya halnya revisi UU KPK, dan UU Cipta Kerja, adalah sebuah label negatif bagi Puan dan kelompoknya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana opini di internal PDIP.

Bagaimana dengan Partai Nasdem dan Gerindra? Saya kira sami mawon dengan kondisi di PDIP. Partai-partai ini kuat sekali sistem dinastinya. Tampaknya akan ada gejolak setelah berakhirnya kepemimpinan Surya Paloh di Nasdem dan setelah kepemimpinan Prabowo di Gerindra. Tanda-tanda di Gerindra sudah terlihat, seperti tampak pada aksi politik Fadli Zon belakangan ini. Untuk Partai Nasdem, tampaknya Surya Paloh sudah mengkaderisasi putranya. Sedangkan di Partai Gerindra, sudah juga di kaderisasi keponakan dari Bung Prabowo.

Karena alam politik yang ditempuh saat ini adalah alam kebebasan dan alam demokrasi, maka mau tidak mau, maka proses alih kepemimpinan di semua partai, harus terbuka. Harus diberikan kesempatan pada semua kader untuk maju sebagai pemimpin.Tetapi membuka kesempatan kepada semua kader adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena investasi yang terlanjur dihabiskan untuk membangun parpol (Nasdem dan Gerindara) pastilah sangat besar sekali.

Tampaknya dari semua partai besar yang kini hidup dan berkembang di Indonesia, maka  hanya Partai Golkar yang sudah kehilangan bau dinastinya. Kemampuan Erlangga Hartarto untuk merebut kepemimpinan di Golkar, justru karena sikap politiknya yang rendah hati. Ia masih menghormati pesaingnya yakni Bambang Susetyo untuk menjadi Ketua MPR. Demikian juga penempatan pesaingnya dalam kepemimpinan di DPR.

Saya meyakini, kalau saja dahulu Erlangga Hartarto bersikap ganas, dan membuang jauh-jauh Bambang Susetyo dari kepemimpinan lembaga legislatif, maka Golkar pasti sudah berantakan lagi. Munculnya Gerindra, Nasdem, Berkarya, dll adalah karena pucuk pimpinan di Golkar saat itu yang kurang rendah hati. Dan kalau saja SBY pada saat Kongres yang memilih AHY lebih bersabar, dan rendah hati, maka PD tidak akan mengalami nasib seperti sekarang ini.