Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rekomendasi Munas ADPSI di Labuan Bajo, Tarung di Pilkada, Anggota DPRD Tak Wajib Mundur

Bali Tribune/ USULAN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, saat menyampaikan usulan dalam forum Munas ADPSI yang berlangsung di Labuan Bajo.
balitribune.co.id | Denpasar - Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 25-28 Juni 2019. Munas ADPSI dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 25 Juni kemarin. 
 
Munas ADPSI dihadiri oleh Pimpinan dan Sekwan DPRD Provinsi se-Indonesia. Khusus DPRD Provinsi Bali diwakili oleh Wakil Ketua Dr I Nyoman Sugawa Korry.
 
Salah satu keputusan penting Munas ADPSI yang dihasilkan dalam pembahasan tanggal 26 Juni 2019 adalah berupa rekomendasi Munas ADPSI. Rekomendasi tersebut di antaranya terkait Pilkada Serentak hingga Pileg dan Pilpres. 
 
"Salah satu rekomendasinya adalah agar anggota DPRD yang akan maju dalam Pilkada tidak diwajibkan untuk mundur. Untuk hal ini maka, undang-undang dan Peraturan KPU terkait hal tersebut agar direvisi," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, melalui jaringan telepon, Jumat (28/6). 
 
Rekomendasi lainnya adalah segera dilaksanakan evaluasi mendalam terkait Pilpres dan Pileg serentak yang dilaksanakan tahun 2019. Bagi ADPSI, banyak hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak, terutama menyangkut banyaknya petugas yang sakit hingga meninggal dunia dalam bertugas. 
 
"Munas Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia juga merekomendasikan agar fraksi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya dimasukkan sebagai alat kelengkapan dewan (AKD). Sebab selama ini, fraksi tidak masuk dalam AKD," papar Sugawa Korry. 
 
Menariknya, atas usul Sugawa Korry, Munas ADPSI juga merekomendasikan agar diprioritaskan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perjuangan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 ini sejak beberapa tahun terakhir terus disuarakan oleh Bali, namun belum ada tanda - tanda peraturan tersebut direvisi. 
 
"Dalam revisi tersebut, diusulkan meliputi sumber dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya lainnya, dengan memasukkan sektor pariwisata sebagai sumber dana bagi hasil," kata Sugawa Korry, yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali. 
wartawan
San Edison
Category

Sapa Konsumen di Berbagai Kota, Hyundai Perkenalkan New CRETA Alpha dengan Desain Lebih Berani

balitribune.co.id | Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah resmi meluncurkan New CRETA Alpha edisi terbaru dalam jajaran Hyundai CRETA yang membawa ekspresi lebih tegas, eksklusif, dan premium ke segmen SUV kompak. Dikembangkan dan diproduksi di Indonesia, New CRETA Alpha memperkuat kehadiran Hyundai di segmen SUV-B dengan kombinasi seimbang antara desain berani, teknologi canggih, dan kenyamanan sehari-hari.

Baca Selengkapnya icon click

Pukul Warga Inggris di Restoran Bandara Ngurah Rai, WNA Australia Ditahan Polisi

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus tindak pidana penganiayaan terjadi di sebuah restoran di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (18/1/2026) pukul 23.30 Wita. Akibat kejadian itu, seorang Warga Negara Asing (WNA) ditahan di sel tahanan Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rekayasa Lalu Lintas Kerobokan Kelod Pangkas Waktu Tempuh 78%, Kecepatan Melonjak 5 Kali Lipat

balitribune.co.id | Mangupura - Rekayasa lalu lintas di wilayah Kerobokan Kelod menunjukan hasil yang signifikan, berdasarkan hasil pemodelan jaringan lalu lintas menggunakan PTV VISUM oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung untuk skenario penerapan rekayasa lalu lintas satu arah, diperoleh kinerja jaringan sebagai berikut, waktu tempuh rata-rata sebelum rekayasa lalu lintas sekitar 19,8 menit, sedangkan setelah rekayasa lalu

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.