Relasi Antagonistik Penguasa dan Oposisi (1)

BALI TRIBUNE - Ketika mengapresiasi komentar Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang memuji Jokowi soal reaksi cepat terhadap dampak bencana Palu-Donggala, Sekjen PSI Raju Juli Antoni menilai SBY sebagai oposisi yang baik (Detik.com, 18/9). Sebaliknya terhadap Gerindra yang menyindir Jokowi tidak sensitif soal anggaran sidang IMF-WB, Sekjen PPP Asrul Sani menilai sebagai oposisi yang buruk (Bali tribune  , 12/10).

 

Sementara tekanan Fraksi PDIP DPRD Bali, kepada Gubernur Wayan Koster (usungan PDIP) untuk segera melaksanakan janji kampanye, dinilai sebagai 'Pendukung' yang rasional. (Bali Tribune , 10/10).

 

Fakta dan narasi politik ketiga politisi inilah yang menjadi titik berangkat Penulis untuk mengangkat tulisan di bawah judul: 'Relasi Antagonistik Penguasa dan Oposisi'.

 

Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi. Kata itu berasal dari bahasa Latin oppōnere, yang berarti menentang, menolak, melawan. Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok.

 

Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa agar tidak terjadi abuse of power.

 

Dengan demikian, partai oposisi dalam pemerintahan demokrasi adalah urgen. Urgensitasnya bahkan sama dengan keberadaan penguasa/partai yang sedang atau dalam 'posisi' berkuasa. Mengapa? Karena kekuasaan yang tidak dikontrol oleh kekuatan pengimbang (oposisi), cenderung korup dan otoriter.

 

Sesuai dengan quotes ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’ dari Lord Acton, sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula. Karena itulah, pemerintah membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga supaya pemerintahannya tidak absolut.

 

Meski demikian, tugas dan tanggung jawab oposisi dalam penyelenggaraan negara tidak hanya untuk menentang penguasa. Oposisi sebaiknya mengambil peran sebagai lawan tanding yang baik seperti dalam dunia olahraga tinju misalnya. Keberadaannya justru untuk membantu menunjukkan kepada sang petinju andalan tentang kelemahan yang harus diperbaiki dan kelebihan yang wajib dipertahankan. Tujuan lawan tanding pun sama: agar sang petinju menang dalam tarung sungguhan.

 

Dalam hal ini, kita bisa bercermin pada negeri pelopor demokrasi dunia, Amerika Serikat. Partai Demokrat dalam banyak hal memberikan dukungan kepada pemerintah yang dikuasai Partai Republik, terutama dalam hal perlindungan kepada warganya di luar negeri dan kebijakan war on terrorism. Demikian pula sebaliknya jika Partai Demokrat berkuasa.

 

Hal yang sama juga mesti dijunjung penguasa dan partai pendukung kekuasaan (posisi) di Indonesia saat ini. Dia tidak harus membungkam kritik dengan kekuatan tentara dan polisi. Dia juga tidak boleh berusaha menggerus pilar-pilar kekuatan oposisi untuk tidak berdaya atau menjadi tidak ada. Parpol pendukung kekuasaan pun, tidak selalu harus memuji sang Penguasa di ruang publik. Dia sewaktu-waktu wajib mengingatkan hal yang patut atau tidak patut dilakukan penguasa seperti yang diperlihatkan Fraksi PDIP DPRD Bali terhadap Gubernur Wayan Koster pada sidang paripurna kemarin.

 

 

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di dunia, oposisi akhirnya muncul dalam beberapa varian konseptual. Saat ini setidaknya ada empat konsep oposisi yang pernah dan sedang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan derajat yang bervariasi.

 

Pertama, Oposisi Seremonial.  Artinya  ‘oposisi tipu-tipu’ atau oposisi yang dibentuk hanya untuk formalitas saja. Oposisi seremonial sengaja dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa supaya rakyat melihat sistem pemerintahan yang ada seakan-akan seimbang. Padahal orang-orang yang berada dalam oposisi, kedudukan, fungsi, hingga keputusan-keputusan yang diberikan telah ditentukan oleh penguasa.

 

Taktik seperti itu pernah dimainkan Pak Harto di masa Orde Baru dengan berusaha mendrop H. Jaelani Naro ke dalam pusaran kompetisi Muktamar PPP pada Agustus 1984 dan berhasil memenangkan Muktamar menjadi Ketua Umum PPP.

 

Posisi itu direbut Naro dengan back up pemerintah setelah terus-menerus cekcok di internal partai. Itulah muktamar pertama PPP sejak berdiri, 11 tahun sebelumnya. Presiden Soeharto, yang hadir bersama Wapres Umar Wirahadikusumah pada pembukaan muktamar di Balai Sidang, Senayan, Jakarta, menyebutnya sebagai proses panjang yang memerlukan kesabaran, kesiapan, sambil menunggu saat yang tepat.