Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Restrukturisasi Saber Pungli Fokus Pencegahan

rapat
RAPAT - Tim Saber Pungli Jembrana saat melakukan rapat untuk merestrukturisasi organisasi lantaran banyak personel yang dimutasi.

BALI TRIBUNE - Setelah satu tahun dibentuk, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Jembrana menggelar rapat pengurus, Rabu ( 8/11) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana. Salah satu agenda rapat dipimpin Wakapolres Jembrana Kompol Ni Nengah Wismawati selaku Ketua Pelaksana Saber Pungli Kabupaten Jembrana, adalah restrukturisasi di tubuh Tim Saber Pungli Kabupaten Jembrana.

Restrukturisasi dilakukan jajaran tim baik yang berasal dari unsur OPD di lingkup Pemkab Jembrana, Kejaksaan Negeri Jembrana, Polres Jembrana serta Kodim 1617 Jembrana lantaran banyak terjadi mutasi khususnya di unsur pucuk pimpinan, seperti Wakapolres Jembrana sekaligus Ketua Pelaksana Saber Pungli, yang sebelumnya dijabat Kompol Wimboko kepada Kompol Ni Nengah Wismawati yang sebelumnya menjabat Wakapolres Bangli.

Begitupula jabatan Asisten selaku Sekretaris Tim Saber Pungli yang sebelumnya dijabat I Made Sudiada, sejak menjabat sebagai Sekda Jembrana awal tahun ini kini digantikan oleh I Made Wisarjita. Pergantian ini juga terjadi di masing-masing pimpinan pokja sehingga dipandang perlu restrukturisasi kembali sekaligus pengenalan kepada pengurus-pengurus yang baru.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai program kerja pengurus yang baru. Program kerja tim yang dibentuk berdasarkan mandat Presiden Jokowi serta ditetapkan dengan SK Bupati ini, tetap menitik beratkan pada unsur pencegahan dibanding penangkapan.  Unsur pencegahan itu penting sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pungli.

“Kita akan bergerak mengadakan sosialisasi ke kelompok masyarakat maupun profesional. Meskipun meminimalisasi adanya OTT bukan berarti tim saber pungli ini tidak bekerja, karena artinya kelompok kerja (pokja)  pencegahan dan sosialisasi yang dilakukan itu efektif,” ujar Kompol Wismawati.

Wismawati mengaku pihaknya juga menekankan pentingnya pelaporan yang disampaikan masing-masing pokja. Hal ini penting sebagai bagian tertib administrasi sekaligus bagian koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi ke Tim Saber Pungli Provinsi Bali.

Dalam rapat tersebut juga disinggung mengenai keberadaan posko. Posko itu nantinya bisa digunakan sebagai tempat berkumpul pengurus dan anggota serta tempat merencanakan program sekaligus evaluasi kegiatan yang sedang berjalan.

“Keberadaan posko saya rasa cukup mendesak untuk memudahkan masing-masing pokja melaksanakan kegiatan. Secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Bupati Jembrana agar bisa difasilitasi,” ungkap Kompol Wismawati.

Sementara Asisten I Sekda Jembrana, I Made Wisarjita selaku Sekretaris Tim Saber Pungli Kabupaten Jembrana mengatakan, rapat pengurus kali ini sekaligus untuk peneguhan kembali program-program kerja Tim Saber Pungli Kabupaten Jembrana, mengingat berberapa orang jajaran pengurus merupakan orang baru. Dengan adanya pengurus baru juga diharapkan roda organisasi bisa efektif berjalan melanjutkan program kerja yang telah disusun sebelumnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.