Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ribuan Petani Rumput Laut Korban Montara Mengamuk, Minta Polda NTT Periksa 81 Kepala Desa

Bali Tribune / KORBAN- Para petani rumput laut korban bencana Montara. 

balitribune.co.id | Kupang – Ribuan petani rumput laut korban bencana Montara di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamuk. Pasalnya, uang hasil kompensasi sebesar AU$ 192.500.000 atau Rp 2 triliun lebih yang menjadi hak mereka diduga dikorupsi oleh pengacara Australia Maurice Blackburn. Pengacara bule Australia yang menyalurkan dana kompensasi kepada para korban Montara tidak transparan. Bahkan harga rumput laut para petani korban Montara dipermainkan hingga harga terendah yaitu sebesar Rp 4.300 per kg.

Itu sebabnya, para korban pencemaran Laut Timor akibat ledakan ladang minyak dan gas bumi (migas) di Blok Montara pada 21 Agustus 2009 lalu, meminta Polda NTT segera memeriksa 81 kepala desa di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao. Dalam gugatan perkara di Pengadilan Federal Australia dimenangkan oleh para petani NTT. Dengan begitu, Montara diwajibkan oleh pengadilan untuk memberi ganti rugi senilai AU$192,500,000 atau Rp 2 triliun lebih.

Namun, yang terjadi kemudian, dalam pelaksanaan penyaluran dana kompensasi tersebut, Maurice Blackburn tidak pernah berkoordinasi atau melaporkan kepada Perwakilan Resmi dan Otoritas Khusus Pemerintah RI dalam Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara.
Ferdi Tanoni selaku Otoritas Khusus Pemerintah RI di Kupang, Senin (20/5), mengatakan, selain dirinya, Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur NTT tidak diberitahu oleh pengacara bule Australia itu. Demikian juga para camat, bupati Kupang dan Bupati Rote Ndao  tidak mendapat pemberitahuan. 

Kejanggalan distribusi dana kompensasi kepada ribuan korban pencemaran Laut Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin terkuak. Para penerima dana kompensasi yang tersebar 81 desa di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao mengaku kecewa dengan penetapan harga rumput laut yang berbeda-beda dan sangat rendah.

Kepala Desa Daiama, Kecamatan Leko, Rote Ndao, Heber Ferroh menyatakan ketidakadilan penetapan harga rumput laut tersebut sehingga harga berbeda-beda setiap desa dan jauh di bawah harga pasar. Hal ini diduga ada permainan oleh Maurice Blackburn dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Maurice Blackburn Lawyers ditetapkan Pengadilan Federal Australia dalam distribusi dana dari PTTEP sebagai perusahaan Thailand yang bertanggung jawab atas pencemaran. BRI merupakan bank yang ikut menyalurkan dana tersebut kepada para nelayan, masyarakat pesisir dan pembudidaya rumput laut yang menjadi korban tahun 2009 lalu.

“Kami tidak tahu, metode seperti apa yang dipakai mereka (Maurice Blackburn & Bank BRI) dalam menetapkan harga rumput laut yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain,” kata Heber akhir pekan lalu.

Dikatakan, harga rumput laut yang dipatok untuk Desa Daiama senilai Rp 11.300/kilogram  jauh di bawah harga pasar sehingga menimbulkan kekecewaan. Padahal, selama ini hasil panen rumput laut para petani dijual ke pengepul di Kota Ba`a senilai Rp 25.000/kg. 

“Ada petani sampai pingsan setelah tahu harga rumput laut hanya Rp 11.300/kg,” katanya.

Saat penyaluran dana kompensasi pada tanggal 15-16 Mei 2024 lalu, para korban sudah berniat menolak. Namun Heber meredakan amarah dan berjanji mempersoalkannya setelah dibagikan.

Sementara Sadli H Ardani dari Desa Papela, Rote Timur, menulis surat ke Gubernur NTT dan Bupati Rote Ndao tentang ketidakadilan dalam penyaluran dana kompensasi Montara. Selain Desa Daiama, dugaan kecurangan itu terjadi di Desa Tenalai dan Desa Pukuafu. Padahal ketiga desa ini yang menjadi sumber data dan bukti-bukti yang dipakai dalam perkara gugatan pencemaran Laut Timor.

“Data dan bukti diambil dari Desa Daiama. Semua masyakat di ketiga desa ini adalah murni petani rumput laut yang menjadi korban pencemaran. Sayangnya dalam pendistribusian dana ganti rugi, harga ditetapkan Rp 11.300/kg,” kata Sadli.

Sedangkan Desa Tesabela Rp 37. 000/kg, Desa Matasio Rp 33.000/kg. Kemudian desa-desa lain tercatat Rp 26.000/kg, Rp 22.500/kg, dan Rp 19.800/kg dengan harga berbeda-beda. Bahkan di Desa Batutua hanya Rp 4.300/kg dan Desa Nemberala Rp 7000/kg.
Sadli juga menyampaikan agar Bupati Rote Ndao bisa mengirimkan tim untuk mengecek langsung kepada korban dan kepala desa di ketiga desa tersebut.

Seperti diketahui, gugatan class action 15.483 korban dari 2 kabupaten (81 desa) dengan nilai ganti rugi A$ 192,5 juta atau setara Rp 2,02 triliun. Dari dana itu, donatur Harbour Litigasi mendapat 30%, Maurice Blacburn mendapat 17% dan 15.483 korban mendapat 53% atau setara Rp 1,7 triliun.

Dengan kondisi di lapangan tersebut, para korban semakin kuat menduga ada yang tidak beres dari Maurice Blackburn Lawyers dan bank BRI. Oleh karena Kepolisan Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) juga diharapkan memeriksa 81 kepala desa di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang yang menerima dana kompensasi tersebut. Sejauh ini, belum ada klarifikasi dari Maurice Blackburn Lawyers dan bank BRI. 

Dugaan penggelapan dana kompensasi Montara mulai terkuak setelah Ferdi Tanoni selaku Perwakilan Resmi dan Otoritas Khusus Pemerintah RI melapor ke Polda NTT, New South Wales Office of Legal Services dan Pengadilan Federal Australia pada April 2024.
Ferdi Tanoni menegaskan bahwa Bank BRI harus bertanggungjawab penuh atas penyaluran dana kompensasi Kasus Montara ini.

“Bank BRI harus bisa menjelaskan ini kepada saya selaku Perwakilan Resmi dan Otoritas Khusus Pemerintah RI dalam Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara. Termasuk soal berapa besar bunga bank dari dana kompensasi ini,” pungkas Ferdi Tanoni.

“Saya tidak mau menyusahkan siapa-siapa dalam kasus ini. Bukan Maurice Blacburn, bukan petani rumput laut, bukan Bank BRI dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Saya hanya ingin kasus ini dibuka secara transparan dan akuntabel yang pada akhirnya saya-lah orang yang paling bertanggungjawab dalam Kasus Montara,” pungkas Ferdi.

wartawan
HAN
Category

Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air

balitribune.co.id | Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghangatkan dunia modifikasi Indonesia melalui gelaran modifikasi sepeda motor terbesar yakni Honda Modif Contest (HMC) 2025. Hadir lebih dari satu dekade, gelaran tahun ini menjadi wadah bagi sekitar 1.200 modifikator yang tersebar di seluruh Indonesia akan menuangkan hasil karyanya di atas sepeda motor Honda.

Baca Selengkapnya icon click

Diduga Langgar Tata Ruang, Satpol PP Setop Pembangunan Vila di Beraban

balitribune.co.id | Tabanan – Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Tabanan menyetop proyek pembangunan vila di Banjar Batugaing, Desa Beraban, Kecamatan Kediri karena diduga melanggar aturan tata ruang.

Bahkan, penghentian aktivitas proyek tersebut sudah dilakukan sejak 2023 lalu lantaran pihak pemilik tidak bisa menunjukkan izin. Namun, belakangan ini, aktivitas proyek di lahan sawah dekat objek wisata Tanah Lot itu berlanjut lagi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wabup Pandu Bersama Unsur Forkopimda, Melayat ke Rumah Duka Korban Musibah Banjir

balitribune.co.id | Amlapura - Wabup Pandu bersama unsur Forkopimda, melayat ke rumah duka korban musibah banjir yang terseret arus sungai di wilayah Kecamatan Selat. Kunjungan belasungkawa dilakukan di Banjar Abian Tiing, Desa Amerta Buana, Senin (7/7).

Baca Selengkapnya icon click

Mangkrak, Gerindra Badung Pertanyakan Kelanjutan Proyek LRT di Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana pembangunan light rail transit (LRT) di Kabupaten Badung sampai saat ini masih gabeng alias belum jelas. Padahal, proyek LRT ini sudah sempat groundbreaking pada 4 September 2024 lalu. LRT tersebut menurut rencana akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan Central Parkir Kuta di lewat jalur bawah tanah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dekranasda Kota Denpasar Hadiri Puncak HUT ke-45 Dekranas di Balikpapan

balitribune.co.id | Balikpapan - Dewan Kerjinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Wakil Ketua  Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Wakil Ketua Harian Ny.

Baca Selengkapnya icon click

ZINC Trail Run Digelar di Pantai Pandawa 9 November 2025

balitribune.co.id | Mangupura - ZINC telah sukses melaksanakan berbagai macam kegiatan event running, diantaranya Zinc Vertical Running di tahun 2013 dan 2014, Zinc Trail Run di tahun 2015, 2016, 2017 , 2018 dan yang terakhir di tahun 2023 di Ubud Bali. Tahun ini ZINC Shampoo kembali menghadirkan event lari yang seru dan lebih menantang dengan tema “ZINC Trail Run - Dare You To Be More” dan memiliki 3 kategori, 7K, 14K dan 34K.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.