Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RRI Gelar Diplomatic Forum Transparansi Penyelenggaraan Pembangunan

DIPLOMATIC FORUM - Profesor Yunanto, staf ahli Menkopolhukam (tengah) saat dialog di Kuta, Sabtu lalu.

BALI TRIBUNE - Mengangkat tema Transparansi  Penyelenggaraan Pembangunan Nasional  Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bangsa, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)  World Service Voice of Indonesia menggelar Diplomatic Forum di Kuta, Sabtu (6/10). Tema ini dipilih mengingat pemerintah Indonesia sedang berupaya menciptakan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), baik secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Yunanto sebagai pembicara pertama menjelaskan transparansi publik merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik. “Kebutuhan akan praktik pelayanan publik yang transparan dalam good governance di tingkat pemerintahan daerah saat ini menjadi suatu hal yang tidak terelakkan,” kata Yunanto. Sementara itu, Kepala RRI  World  Service,  Agung  Susatyo  mengungkapkan, keterbukaan akses informasi masyarakat  sangat  penting  agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. “Informasi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktik-praktik korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah berupa kebocoran alokasi anggaran yang menjadikan praktik pelaksanaan kebijakan publik menjadi tidak optimal,” kata dia.

wartawan
Redaksi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.