Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RSU Klungkung Kelimpungan, BNPB Masih Nunggak Piutang Rp 1,6 Miliar untuk Pengungsi

Bali Tribune/ DAMPINGI - Dirut RSU KLungkung dr Nyoman Kesuma didampingi staf.
balitribune.co.id | Semarapura - Penanganan masalah pengungsi Gunung Agung di Klungkung saat ini masih menyisakan masalah piutang di RSU Klungkung. Jumlah piutang pun cukup besar sekitar Rp 1,6 Miliar. Hal itu terjadi  saat ribuan warga di kaki Gunung Agung ramai-ramai mengungsi ke Wilayah Klungkung termasuk penanganan pengungsi yang sakit di Klungkung. 
 
Adanya piutang  RSUD Klungkung kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dari penanganan pengungsi saat itu, cukup besar, mencapai Rp 1,6 miliar. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta sudah bersurat ke BNPB sejak Pebruari lalu. Tetapi, sampai sekarang belum mendapat jawaban. 
 
Direktur RSUD Klungkung, dr. Nyoman Kesuma, Kamis (9/5), ditemui wartawan di ruang kerjanya  membenarkan masih adanya piutang Rp 1,6 miliar, yang belum dibayar. Pihaknya mengaku tidak tahu persis dimana kendalanya. Padahal, penanganan itu sudah lama, saat situasi masyarakat kacau dan panik berlarian mengungsi ke Klungkung, yang dipusatkan di Lapangan GOR Swecapura Klungkung. Menurutnya jika nanti belum juga ditangani pusat hal ini akan dimintakan ke Kantor Pusat Pelelangan Negara agar bisa menalangi piutang ini.
 
Atas situasi ini, pihaknya mengaku sudah melaporkannya kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Bupati Suwirta, kata dr. Kesuma, juga sudah menindaklanjutinya dengan bersurat langsung kepada BNPB di Jakarta sekitar Pebruari lalu. Tetapi, pihak rumah sakit belum mendapat jawaban jelas. Padahal, piutangnya cukup besar. Biaya sebesar itu, dikatakan untuk memenuhi aspek kesehatan para pengungsi. Seperti untuk biaya pelayanan kesehatan pengungsi untuk rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif dan pelayanan jenazah. 
 
Di pihak lain, Kepala Pelaksana BPBD Klungkung, Putu Widiada, mengatakan dari lembaganya sudah tidak ada piutang atau pun segala macam bentuk tunggakan lainnya. Malahan dikatakan masih ada sisa dana dari bantuan masyarakat. Penggunaannya menurutnya bisa dilihat di Bagian Keuangan sebagai Bendahara maupun Dinas Sosial yang saat itu mempergunakan anggaran tersebut. 
 
Disinggung mengenai piutang di rumah sakit, sebagai lembaga terbawah dalam penanganan bencana BNPB, pihaknya juga membenarkannya. Tetapi, ditanya alasannya kenapa BNPB belum melunasi, dia juga mengaku tidak tahu. 
 
Sumber  di Pusat Data dan Informasi BNPB pusat  mengaku tidak mengetahui adanya perihal piutang itu. Sebab, seluruh bantuan BNPB saat penanganan pengungsi Gunung Agung tersalurkan langsung ke BPBD. Jadi, semestinya segala penanganan di daerah, tertanggulangi oleh BPBD.  Sementara itu menurut sumber di BNPB pusat mengaku sudah menyalurkan bantuan tersebut ke BPBD Karangasem,termasuk ke rumah sakit,sebut sumber. 
 
Posisi permasalahannya menjadi aneh, karena pihak BPBD Klungkung melalui Kepalanya Putu Widiada, justru menunggu tanggapan BNPB, kenapa tunggakannya dibiarkan lama. "Piutang yang di rumah sakit, memang belum dibayar. Kami tidak tahu, kenapa belum dibayar. Kami masih menunggu penjelasan BNPB," terangnya. uni
wartawan
Ketut Sugiana
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.