BALI TRIBUNE - Terjadinya dokter spesialis yang hengkang dari Nusa Penida mengakibatkan ketimpangan kelancaran operasional RSU Pratama di Nusa Penida saat ini. Kondisi ini makin menjadi-jadi pasca diumumkannya Rumah Sakit Pratama Nusa Penida 

mengalami kekurangan dokter umum dan lima dokter spesialis, seperti dokter obgyn, dokter anestesi, dokter penyakit dalam, dokter anak, dan dokter bedah oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Bali, dr. I Ketut Suarjaya Februari lalu.

Ternyata sampai memasuki awal bulan April 2018 ini, rumah sakit yang berdiri di aset tanah Pemprov Bali seluas 1,2 hektar itu dilaporkan belum ada perkembangan penambahan dokter yang diperlukan untuk kelancaran kinerja RSU Pratama di Nusa Penida tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dr. Ni Made Adi Swapatni, Kamis (5/4), menyebutkan jumlah dokter di Rumah Sakit Pratama Nusa Penida sebanyak 3 prang, dan satu sudah mengundurkan diri karena alasan melanjutkan sekolah.

Untuk mengatasi kekurangan dokter tersebut, sebelumnya Kadiskes Provinsi Bali, dr. I Ketut Suarjaya sempat memberikan solusi dengan menaikan honor tenaga medis tersebut, yang awalnya Rp 2,9 juta atau gajinya sama seperti di Klungkung daratan. Namun sekarang naik menjadi 2 kali lipat untuk tenaga medis di Rumah Sakit Pratama  Nusa Penida. “Dokter spesialis honornya sudah kita naikkan menjadi Rp 14,1 juta per bulan dan sambil menunggu Kabupaten Klungkung untuk mampu membiayai, maka untuk sementara Pemprov Bali yang membiayai tenaga medis ini,” ungkap dr Ketut Suarjaya.

Bahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang digagas Pemprov Bali itu, tercatat pada tahun 2018 ini Pemprov Bali menggelontorkan dana Rp 10 miliar untuk menunjang Alat Kesehatan (Alkes) dirumah sakit besutannya ini. “Sebelumnya Pemprov Bali sudah membantu pembangunan fisik RS Pratama Nusa Penidayang dibangun senilai Rp 19 miliar dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali tahun 2016 dan tahun ini Pemprov Bali menambah anggaran ke rumahsakit tersebut sebanyak Rp 10 milyar,” terang dr Ketut  Suarjaya.

Berbeda yang dilakukan Pemkab Klungkung untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit yang berlokasi di Banjar Nyuh, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, kata Kepala Dinas Kesehatan dr. Ni Made Adi Swapatni bahwa APBD Klungkung tidak membantu alkes, namun yang bisa dibantu ialah non alkesnya seperti komputer hingga kebutuhan operasional lainnya. Namun berapa anggaran yang digelontorkan Pemkab Klungkung untuk menunjang operasional di rumah sakit tersebut, dr. Swapatni belum bisa merinci lebih  jauh.