Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rusak Citra, Dewan Wayan Sutama Tolak Pembangunan Lapas Kerobokan di Bangli

dewan bangli
Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, I Wayan Sutama

balitribune.co.id | Bangli - Di balik adanya rencana revitalisai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kerobokan ke Kabupaten Bangli justru menimbulkan pro-kontra di kalangan DPRD Bnagli. Satu sisi ada anggota dewan yang setuju Lapas Kerobokan dipindahkan ke Bangli dan disisi lain secara terang - terangan anggota dewan menolak pemidahan tersebut ke Bangli

Anggota DPRD Bangli, I Wayan Sutama secara pribadi terang - terangan menolak rencana pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli. Politisi Golkar ini mengatakan, pemidahan Lapas Kerobokan ke Bangli akan merusak citra Kabupaten Bangli karena dicap sebagai daerah tempat pembuangan.

”Bayangkan saja Rumah Sakit Jiwa dan Lapas Narkoba sudah di Bangli, sekarang mau bangun Lapas terbesar di Bali, imbas yang dirasakan masyarakat Bangli dari pembangunan tersebut tidak ada, malah citra Bangli bisa rusak,” ungkap mantan Perbekel Kintamani ini.

Lanjut Wayan Sutama, keberadaan Lapas Kerobokan di Bangli tidak akan dapat membawa dampak postif bagi kemajuan pergerakan perekonomian masyarakat. Justu keberadaannya akan membawa dampak sosial yakni dapat mempengaruhi stabilitas sosial  dan kenyamanan masyarakat. 

“Pembangunan Lapas dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan dan kejahatan di lingkungan masyarakat,” jelasnya, Senin (22/9).

Pihaknya tidak habis piker apa yang menjadi pertimbangan mendasar Lapas dibangun di Bangli, sementara  jika dilihat dari kondisi geografis, Bangli lebih layak di jadikan pusat pendidikan.

”Kalau ingin agar pembangunan di Bali merata dan tidak hanya numplek di wilayah selatan, harusnya pemegang kebijakan memikirakan pemindahan kampus UNUD ke Bangli dan itu lebih elegan buat Bangli, tahu sendiri bagaimana kroditnya arus lalin menuju kampus UNUD di Jimbaran, ini kok Lapas yang tidak memberikan kontribusi apa-apa ke masyarakat justru mau di bangun di Bangli , kalau mau bangun Lapas jangan lagi di Bangli cari saja  daerah yang Welcome di wilayahnya dibangun Lapas,” tegas Wayan Sutama.

wartawan
SAM
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.