Diposting : 7 February 2023 04:48
RAY - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Stunting atau kondisi gagal tumbuh kembang pada anak hingga saat ini masih menjadi perhatian bagi seluruh pimpinan daerah. Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia tercatat 24,4% pada tahun 2021. Namun turun menjadi 21,6% di tahun 2022. Percepatan penurunan stunting terus diupayakan pemerintah bekerjasama dengan stakeholder terkait termasuk masyarakat dan mitra kerja terkait.
Untuk di Bali, hasil SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi penderita stunting untuk Bali tercatat 10,9% ditahun 2021 dan berhasil mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 8,0%. "Hal ini menunjukkan bahwa Bali di tahun sedang menghadapi Pandemi Covid-19 mampu menurunkan angka stunting sebesar 2,9% dari tahun 2021-2022," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih saat pembukaan Rakorda di Denpasar, Senin (6/2).
Dikatakan Sukardiasih, Bali menjadi Provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia. Sehingga ia berharap upaya-upaya melalui kerjasama dan kolaborasi terus dilakukan untuk menurunkan angka stunting di tahun berikutnya. Berdasarkan PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di amanatkan bahwa angka stunting di Indonesia harus turun menjadi 14% di tahun 2024. Sementara Bali ditetapkan target 6,15% di tahun 2024," katanya.
Salah satu penyebab terjadinya stunting karena kurangnya pemahaman dalam pola asuh tentang stunting. "Di Kabupaten Jembrana tinggi. Tahun 2022, hanya turun 0,1 persen saja. Di Jembrana penyebabnya pola asuh pemahaman tentan stating. Penyebab utama santing karena nutrisi (makanan bergizi. Kemudian infeksi (sakit - sakitan). Di Jembrana tidak ada anak yang sakit - sakitan. Sementara di Jembrana banyak ikan tetapi tidak ada yang mau makan ikan. Ini karena kurangnya pemahaman pola asuh tentang perilaku. Minimal makan telur," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang membuka Rakorda mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses kualitas pelayanan, penggerakan program bangga kencana dan pencapaian percepatan penurunan stunting.
"Diharapkan mampu meningkatkan komitmen pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota serta para mitra kerja dalam mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Selain itu, untuk percepatan penurunan stunting, merumuskan rencana kerja, rencana aksi kegiatan prioritas pencapaian sasaran program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting, optimalisasi peran serta lintas sektor yang terkait dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program yang ditetapkan," katanya.
