Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sakit, Tersangka Zainal Tayeb Tidak Penuhi Panggilan Penyidik

Bali Tribune / Zainal Tayeb saat dirawat karena sakit

balitribune.co.id | Mangupura – Pengusaha ternama di Bali, Zaenal Tayeb (65) tidak memenuhi panggilan penyidik Sat Reskrim Polres Badung untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam akta authentik. Zainal yang dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (19/4) pukul 10.00 Wita namun ia tidak hadir. Meski demikian, dalam waktu dekat penyidik akan mengeluarkan panggilan ke dua. Jika panggilan ke dua selaku tersangka ini juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Zainnal Tayeb akan dijemput paksa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). "Ya, informasi dari penyidik beliau tidak datang karena sakit sesuai dengan surat sakit yang dikirim. Tetapi penyidik tidak menjelaskan kepada saya, dia sakit apa. Kata penyidik, Pak Zainal masuk RS di Denpasar pukul 12.00 Wita," ungkap Kasubbag Humas Iptu Ketut Gede Oka Bawa, Senin (19/4). 

Dikatakan Oka, apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang dijadwalkan, maka akan dikeluarkan surat panggilan ke dua. "Ya, beliau kan tidak hadir dengan alasan sakit. Pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan ke dua. Dan apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, pihak yang dipanggil tidak memenuhi sesuai surat panggilan ke dua, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa bagi pihak yang dipanggil tersebut. Kalau tidak hadir dalam panggilan ke dua, tidak ada alasan lagi kita akan panggil paksa," terangnya.

Kuasa hukum Zainal Tayeb, Mila Tayeb Sedana membenarkan bahwa kliennya sedang sakit. Ia pun sudah berkoordinasi dengan penyidik. "Ya, klien saya sakit. Bahkan sakitnya sejak beberapa hari lalu. Terkait ini kita sudah memberitahukan kepada penyidik," katanya.

Untuk diketahui, Zainal Tayeb ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjaranya 7 tahun. Ia dilaporkan oleh keponakannya sendiri, Hedar Giacomo Boy Syam terkait penualan tanah 13.700 meter persegi di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dalam laporan Hedar itu bahwa luas tanah dalan sertifikat hanya 8.700 meter persegi sehingga ada kekurangan. Namun pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan ini menjelaskan, tanah miliknya seluas 17.302 m2. Dari luas itu, yang dikerjasamakan hanya seluas 13.700 M2 dan dua kavling (1.700 M2) tidak dijual. "Sebenarnya tanah 137 are itu sudah dibayar dengam cara dicicil sampai lunas. Makanya saya heran kalau dia bilang perselisihan masalah luas tanah. Sebenarnya gampang saja bisa diukur ulang karena tanah itu tidak abrasi dan sudah ada perumahan dan dipagar," terangnya pada Jumat (16/4) lalu. 

Zainal menegaskan memiliki sertifikat induk yang nantinya akan diperlihatkan dalam persidangan. Menurutnya,  Hedar Giacomo Boy Syam melaporkan dua sertifikat induk dan sisanya tanah yang sudah di kavling, bahkan dua sertifikat sudah berdiri  rumah. "Sebenarnya sebelum dikavling sudah diberikan sertifikat asli dan setelah itu digabung dapat sembilan sertifikat atas nama saya semuanya. Itu sudah lama dia bayar dan sudah komplit. Kalaupun ada kesalahan harusnya ngomong sebelum bayar. Atau supaya lebih jelas kalau saya dibilang menipu, mari kita turun ukur ulang supaya lebih jelas. Karena tanah ini tidak abrasi," ujarnya.

wartawan
Bernard MB.
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.