Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Samakan Persepsi Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum Unud Selenggarakan Monitoring dan Evaluasi

Bali Tribune / MONITORING - Universitas Udayana melalui Biro Umum menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, Selasa (2/8), bertempat di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Bukit Jimbaran.

balitribune.co.id | Badung | Universitas Udayana (Unud) melalui Biro Umum menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, Selasa (2/8), bertempat di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Bukit Jimbaran. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE.,MS, dan dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Para Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wadir I Pascasarjana, Direktur Umum dan Keuangan RS Unud, Para Koordinator, Para Pejabat Pembuat Komitmen, dan Para Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen.

Prof. Wiksuana dalam sambutanya menyampaikan, pelaksanaan kegiatan monev ini sangatlah penting untuk menyamakan persepsi dan mendengarkan permasalahan yang dialami unit kerja sepanjang  tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini diharapkan semuanya dapat berdiskusi  formulasi kebijakan untuk memecahkan permasalahan pengadaan di Unud, mengingat saat ini sudah masuk bulan Agustus dan Unud dituntut penyerapan anggaran yang tinggi. Pengadaan merupakan salah satu unsur penyumbang rendah tingginya serapan anggaran Unud, untuk itu perlu adanya sinergi antara unit kerja, PPK, Pokja, Tim Pendukung PPK dan Biro Umum selaku unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PBJ di Unud.

Hadir sebagai narasumber dari Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Dr. Dewa Agung Gede Manu, SH.,MH. Kehadiran Ketua DPD IAPI ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas bagaimana mengelola pengadaan yang efektif dan efisien di unit kerja Badan Layanan Umum (BLU). Wakil Rektor dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Tim sudah dibentuk melalui SK Rektor dan Pertor ini akan diproses secara hati-hati agar jangan sampai Pertor yang sudah ditetapkan tidak menyelesaikan permasalahan pengadaan di Unud.

"Kepala Biro Umum ditunjuk untuk memformulasikan kebijakan kongkrit terkait pengadaan, sehingga setelah hari ini ada kebijakan yang dapat mempercepat proses pengadaan langsung, karena ranah Unud hanya di pengadaan langsung", tegasnya.

 

Sumber: https://www.unud.ac.id

wartawan
ARW
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.