![](https://balitribune.co.id/sites/default/files/styles/xtra_large/public/field/image/UTAMA%20KUNJUNGAN%20%20SANDIAGA%20UNO.jpg?itok=ZQesCjsh)
balitribune.co.id | Jembrana - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, akan mengembangkan pariwisata di Bali Barat dan Banyuwangi. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan ke Bali serta mengurangi beban pariwisata di Bali Selatan.
"Saya ingin meramu agar kita juga memiliki beberapa kegiatan dan mendorong pengembangan infrastruktur di Banyuwangi dan Bali Barat," ucap Sandiaga saat melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Sabtu (13/7).
Menteri Sandiaga juga menyatakan dirinya berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau pengembangan pelabuhan di area tersebut. Dia melihat potensi besar untuk pengembangan wisata bahari yang nantinya akan terhubung dengan PPN yang akan direvitalisasi.
"Visi kita adalah daya tarik wisata seperti Tsukiji di Tokyo atau Fisherman's Wharf di San Francisco. Ini akan kita coba buatkan konsep wisatanya yang terintegrasi dengan semangat kita untuk Bali Barat dan Banyuwangi," tambahnya.
Dengan selesainya tol Probolinggo-Banyuwangi pada tahun 2025 dan Tol Gilimanuk-Mengwi pada tahun 2027, diharapkan nantinya akan lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali Barat, tidak hanya ke Bali Selatan.
"Ini merupakan bagian dari pengembangan destinasi wisata yang lebih merata," ucapnya.
Lebih lanjut, Sandiaga juga menekankan pentingnya menghadirkan sistem pariwisata di Jembrana dan Banyuwangi agar wisatawan tidak hanya mengunjungi Bali Selatan.
Destinasi wisata seperti Pemuteran, Blimbingsari, dan Desa Wisata Manistutu yang telah meraih penghargaan desa wisata terbaik di Indonesia, diharapkan dapat menarik minat wisatawan.
"Dengan tol Gilimanuk-Mengwi, masyarakat dari Denpasar ke Jembrana bisa menempuh waktu 1,5 hingga 2 jam saja," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyatakan bahwa proyek ini merupakan suatu kepastian.
"Kami sudah mengusulkan kebutuhan logistik di pelabuhan ini dan kami suplai 30 - 50 persen. Kemudian dari sisi pendapatan parkir dan suplai air juga akan kami ambil, termasuk tenaga kerjanya," ungkap Tamba.
Bupati asal Desa Kaliakah ini juga menyampaikan bahwa dampak dari pelabuhan ini termasuk perencanaan penggunaan jalan.
"Kami sarankan agar menggunakan jalan provinsi Bali, dan tentunya akan ada reklamasi lagi untuk menuju jalan di pinggir laut ini," tambahnya.