Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sanjaya-Dirga Beber Langkah Strategisnya Kelola APBD dan Atasi Defisit

Bali Tribune / DEBAT - Calon Bupati Tabanan nomor urut 2, I Komang Gede Sanjaya, didampingi pasangannya, I Made Dirga selaku calon Wakil Bupati, saat debat Pilkada 2024 kedua, Rabu (13/11).

balitribune.co.id | Tabanan – Calon Bupati Tabanan nomor urut 2, I Komang Gede Sanjaya membeberkan strategi keuangan yang akan ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sanjaya yang merupakan calon Bupati petahana menyebut, upaya strategis yang akan dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, ia memastikan proses penyusunan APBD dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari tahap perencanaan, melihat postur anggaran, dan pengawasan.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah yang terpenting dan sangat diperhatikan dulu adalah perencanaannya. Kedua, bagaimana anggarannya. Dan ketiga, bagaimana pengawasan atau kontrolnya,” beber Sanjaya dalam debat terbuka Pilkada 2024 kedua pada Rabu (13/11).

Dengan didampingi pasangannya, I Made Dirga selaku calon Wakil Bupati, Sanjaya menyampaikan itu saat menjawab pertanyaan dalam sesi penajaman visi misi dengan sub tema pengelolaan APBD yang akuntabel dan transparan dari panelis.

Menurutnya, peningkatan potensi PAD merupakan salah satu cara untuk mengatasi defisit. Namun, ia menegaskan bahwa dalam proses penyusunannya, APBD bisa dirancang defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nantinya, defisit yang dirancang dalam APBD tersebut akan ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau yang selama ini lebih dikenal dengan silpa. Karena itu, baginya, defisit anggaran dalam APBD selama ini merupakan sebuah kewajaran.

“Di dalam tata kelola keuangan daerah di Tabanan, selama ini defisit sebuah kewajaran. Yang dimaksud defisit biasanya di akhir tahun akan ditutup dengan silpa,” jelas Sanjaya.

Ia kemudian menyebut perancangan defisit dalam sebuah APBD itu merujuk pada salah satu peraturan menteri keuangan (PMK). Dalam ketentuan PMK itu, sebuah daerah boleh merancang defisit pada APBD maksimal empat persen.

“Tapi Kabupaten Tabanan tidak pernah lebih dari tiga miliar untuk menetapkan defisit. Di akhir tahun selalu kami tempatkan silpa sehingga APBD selalu balance (berimbang) dan paripurna,” tegasnya.

Karena itu, sambungnya, dalam selama periode kepemimpinannya, Tabanan sudah lima tahun berturut-turut mendapatkan predikat paripurna dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak ada masalah dalam pengelolaan tata keuangan daerah di Tabanan. Dan, terbukti kami sepuluh kali mendapatkan laporan (hasil pemeriksaan) keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian),” pungkas Sanjaya. 

wartawan
JIN
Category

“Homeless Media” Adaptasi atau Ancaman Demokrasi?

balitribune.co.id | Perdebatan soal “homeless media” sesungguhnya bukan sekadar pertengkaran antara media lama dan media baru. Polemik ini lebih dalam dari itu - Indonesia sedang menghadapi benturan besar antara disrupsi digital dengan standar profesionalisme pers yang selama ini menjadi fondasi demokrasi.

Baca Selengkapnya icon click

Kasus Scam Tembus 530 Ribu, OJK Perkuat Kolaborasi Indonesia-Australia

balitribune.co.id | Jakarta - Maraknya penipuan digital di sektor jasa keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, untuk mempercepat penanganan scam yang kini berkembang lintas negara dan lintas sektor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKSDA Bali Gagas Konsep The New Kintamani

balitribune.co.id I Bangli - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali resmi memperkenalkan konsep The New Kintamani sebagai arah baru pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Gagasan ini dipaparkan dalam forum konsolidasi di Museum Geopark Batur, Kintamani, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri 46 pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Anggota DPR: Jangan Biarkan RI Jadi Surga Judi Online

balitribune.co.id I Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan Indonesia menjadi tempat aman bagi bandar dan sindikat judi online (judol). Dia menegaskan negara tidak boleh kalah melawan kejahatan judol yang kini berkembang menjadi sindikat lintas negara. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.