Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Satgas PASTI Bongkar Dua Modus Penipuan Keuangan

logo pasti
Bali Tribune / PASTI - Logo Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), lembaga pengawas praktik investasi ilegal yang berpotensi merugikan

balitribune.co.id I Jakarta - Satgas PASTI menghentikan kegiatan Universal Peak pada Rabu (17/6/2026). Entitas tersebut diduga menjalankan praktik investasi ilegal dengan menawarkan skema investasi saham dan pembelian saham Initial Public Offering (IPO) dengan iming-iming keuntungan.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap layanan jasa penyelesaian pinjaman online yang menawarkan solusi instan, terlebih jika mengarahkan konsumen untuk kembali mengambil pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar. 

Seperti diketahui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kembali mengambil langkah tegas terhadap praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Dua entitas, yakni Universal Peak dan BAFI Group Indonesia, dihentikan kegiatannya setelah hasil penelusuran menunjukkan adanya dugaan aktivitas usaha tanpa izin serta indikasi modus penipuan kepada masyarakat.

Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc, sebuah entitas yang disebut memiliki izin di Colorado. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, aktivitas Universal Peak di Indonesia tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan aksinya, Universal Peak diduga menggunakan skema penyetoran deposit dari anggota untuk melakukan investasi saham. Para anggota kemudian diberikan informasi mengenai alokasi pembelian saham IPO yang disebut tersedia secara acak. Namun, Satgas PASTI menemukan adanya dugaan pemberian alokasi saham IPO yang bersifat fiktif kepada para anggota.

Selain tidak memiliki izin dari OJK, kegiatan usaha Universal Peak juga dinilai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs yang digunakan entitas tersebut juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

BAFI Group

Selain Universal Peak, Satgas PASTI juga menghentikan aktivitas BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa konsultasi dan penyelesaian permasalahan pinjaman online serta kartu kredit.

BAFI Group Indonesia diduga menjalankan layanan penyelesaian utang dengan cara yang berisiko merugikan konsumen. Salah satu skema yang ditawarkan adalah meminta korban mengajukan pinjaman baru pada platform lain menggunakan data pribadi mereka.

Setelah pinjaman baru dicairkan, korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu. BAFI Group Indonesia kemudian menjanjikan akan membantu menyelesaikan seluruh kewajiban pinjaman online tersebut dengan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang diperoleh.
Dalam berbagai publikasinya, BAFI Group Indonesia juga mencantumkan klaim telah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Namun, hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak sesuai fakta karena entitas tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya.

Kegiatan usaha BAFI Group Indonesia juga ditemukan tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan operasional Universal Peak dan BAFI Group Indonesia. Satgas juga melakukan pemblokiran terhadap akses aplikasi maupun tautan (URL) yang berkaitan dengan kedua entitas tersebut.

Langkah berikutnya, Satgas PASTI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang merasa menjadi korban akibat aktivitas kedua entitas tersebut diminta segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, terutama apabila mengatasnamakan perusahaan asing atau menggunakan skema yang tidak transparan.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung percaya terhadap penggunaan logo maupun klaim telah berizin dari OJK atau lembaga pemerintah lainnya. Verifikasi perlu dilakukan melalui kanal resmi sebelum menggunakan suatu layanan keuangan.

Apabila menemukan dugaan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun aktivitas keuangan mencurigakan lainnya, masyarakat dapat melaporkannya melalui Sistem Informasi Pelaporan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) di sipasti.ojk.go.id atau menghubungi Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, serta email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).

Sementara bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, laporan dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Laporan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemblokiran rekening pelaku secara cepat sekaligus meningkatkan peluang pengembalian dana korban. 

wartawan
ARW
Category

Koster Bagikan Nasi Jinggo di SMPN 13 Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 13 Denpasar pada Jumat (18/9/2026). Kedatangan orang nomor satu di Bali dan Denpasar ini disambut antusias oleh seluruh siswa, guru, dan jajaran sekolah lewat beragam kreativitas seni dan budaya.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Gulung Jaringan Narkoba Antarpulau 

balitribune.co.id I Negara - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jembrana berhasil membongkar tujuh kasus peredaran narkotika dalam operasi beruntun periode Agustus hingga September 2026. 

Dari rangkaian penindakan tersebut, polisi meringkus delapan tersangka yang terdiri dari tujuh pria dan satu wanita, serta menyita barang bukti sabu seberat total 111,25 gram netto (119,02 gram bruto).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tagihan Semu PBB Jembrana Capai Miliaran

balitribune.co.id | Negara - Ketidaksinkronan data pertanahan antara instansi vertikal pusat dan daerah memicu pembengkakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana hingga menembus angka fantastis, yakni Rp54,5 miliar. 

Data yang tidak akurat ini memicu penumpukan tagihan semu yang terus bertambah setiap tahun.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Sepakati APBD Perubahan 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan Badung, khususnya melalui peningkatan porsi anggaran untuk sektor infrastruktur.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD-P Badung 2026 Tembus Rp13 Triliun, Infrastruktur Dapat Porsi 59,23 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah dipatok lebih dari Rp13 triliun dengan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.

Baca Selengkapnya icon click

BRI Resmikan Gedung Baru Branch Office Kuta, Perkuat Layanan Perbankan di Kawasan Pariwisata Bali

balitribune.co.id | Mangupura - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meresmikan gedung baru Branch Office (BO) Kuta pada Jumat (18/9/2026), sebagai bagian dari upaya BRI dalam memperkuat kualitas layanan perbankan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Kuta dan sekitarnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.