Satpol PP Sidak Bangunan Apung di Danau Batur | Bali Tribune
Bali Tribune, Minggu 01 Desember 2024
Diposting : 1 March 2023 21:24
SAM - Bali Tribune
Bali Tribune / CEK - Petugas POL PP saat mengecek bangunan villa apung di kawasan Danau Batur di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Menyikapi pengaduan dari masyarakat terkait keberadaan bangunan apung di Danau Batur, Tim Satpol PP Bangli turun cek keberadaan bangunan villa apung di kawasan Danau Batur di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Rabu (1/3).

Kepala Satpol PP Kabupaten Bangli I Dewa Agung Suryadarma mengatakan, sebelumnya ada pengaduan masyarakat terkait bangunan di Danau Batur. Adapun hasil pengecekan petugas bahwa bangunan tersebut merupakan villa dan camping ground. Namun saat ke lokasi, petugas tidak bertemu dengan pemilik bangunan. "Pemilik tinggal di Denpasar namun sudah mengantongi KTP Bangli dan tercatat warga Desa Kedisan," sebutnya.

Setelah dilakukan komunikasi, disampaikan bahwa lahan bangunan terapung pemilik mengaku masih hak milik. "Lahan sekitar 25 meter dari danau, karena air danau naik maka lahan tersebut terendam air danau,” sebut Dewa Agung Suryadarma.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu bukti penunjang yang memang menyatakan lokasi bangunan apung masih lahan hak milik. Jika nantinya si pemilik dapat menunjukan bukti, Satpol PP Bangli akan berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi. Mengingat izin pemanfaatan air permukaan ada di bawah Pemerintah Provinsi. Menurut Agung Suryadarma, tidak hanya bangunan villa saja, tetapi pihaknya juga mengecek bangunan lainnya yang ada di kawasan tersebut. Petugas mendapati bangunan apung yang digunakan untuk fasilitas mancing.

Menyikapi fenomena yang terjadi, kata dia perlu peran lintas sektoral. Banyak sektor yang memanfaatkan air Danau contoh keramba jaringan apung (KJA) sehingga pentingnya peran Dinas PKP. Begitu juga dengan Pariwisata, yang mana saat ini Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan Pariwisata di Bangli. Kemudian untuk ekositem danau tentunya ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berikutnya soal perijinan, ada ketentuan dalam pembangunan. Seperti jarak pembangunan dari sempadan Danau. "Perlu kita mencari solusi bersama dalam penatanan kawasan Danau Batur," harapnya.