balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 termasuk para pelajar, Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan sosial tunai kepada siswa SD, SMP hingga SMA/SMK/SLB swasta se-Bali. Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut dilaksanakan di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Kamis (4/5).
Disampaikan Koster, pemberian bansos ini merupakan implementasi dari Pergub Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi Bali. "Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan penanganan Covid-19 di Bali, juga dampaknya terhadap ekonomi pada masyarakat, dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS),” jelasnya.
Menurutnya, pemberian bantuan berupa biaya pendidikan sosial tunai ini dan sumbangan pembinaan pendidikan (BST-SPP) bertujuan untuk meringankan beban orang tua/wali. Khususnya siswa yang orang tuanya terkena dampak Covid-19 ini, diberikan bantuan selama 3 bulan dengan anggaran total Rp 11.080.018.000 untuk 19.859 orang siswa jenjang SD hingga SMA/SMK/SLB. 
Anggaran ini hasil refokusing dan realokasi anggaran di Pemprov Bali. Koster mengatakan bahwa anggaran tersebut diberikan khusus untuk siswa sekolah swasta, karena untuk sekolah negeri sudah di-cover oleh dana BOS dan skema bantuan.
Disebutkan gubernur asal Buleleng ini, jenjang SD bantuan diberikan sebesar Rp 450.000 untuk masing-masing siswa, jenjang SMP Rp 600.000, dan jenjang SMA Rp 750.000. Secara rinci bantuan tunai untuk jenjang SMP se-Bali terealisasi sebanyak 4.972 orang dengan anggaran sebesar Rp 2.271.658.000.
Sedangkan jenjang SMA se-Bali terealisasi sebanyak 2.816 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.647.220.000. Jenjang SMK se-Bali terealisasi sebanyak 9.318 orang dengan anggaran sebesar Rp 6.002.640.000. Selanjutnya untuk SLB se-Bali terealisasi sebanyak 103 orang dengan anggaran sebesar Rp 28.740.000.
Gubernur Koster menilai, bantuan ini diperlukan bagi siswa-siswi swasta di tengah dampak Covid-19 kepada masyarakat. “Siswa swasta ini yang saya lihat belum banyak tersentuh skema bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali adalah satu-satunya di Indonesia yang memikirkan dan menerapkan kebijakan ini,” bebernya.
Ia berharap, dengan adanya bantuan ini sekolah tidak lagi memungut SPP selama 3 bulan sesuai dengan jumlah bantuan tersebut. Disamping itu juga diharapkan dapat meringankan beban orangtua di tengah kondisi seperti saat ini. Komitmen kita juga di sektor pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini juga merupakan yang satu-satunya di Indonesia,” imbuh Koster.
Lembaga pendidikan masih diterapkan kebijakan belajar di rumah untuk siswa sedangkan 5 Juni mendatang hanya kantor pemerintahan yang mulai buka, dengan protokol kesehatan yang sehat.
"Jadi saya harapkan adik-adik bersabar dulu untuk belajar di rumah, kita hindari dulu sistem pembelajaran konvensional berkaca dari negara-negara lain, yang saya lihat perkembangannya cukup beresiko untuk mulai membuka sekolah,” katanya.
Kepala Sekolah SD Jambe Agung, Batubulan, Gianyar, Dewa Ayu Oka Sri Astuti mengaku sangat bersyukur dengan perhatian dari Pemprov Bali yang juga memberikan bantuan kepada para siswa di sekolah swasta. “Siswa kami yang berjumlah 605 orang kebanyakan orang tuanya sangat terdampak secara ekonomi dengan merebaknya Covid-19 ini. Bantuan dari bapak Gubernur tentu sangat meringankan siswa kami,” ujarnya.
