Diposting : 3 March 2020 06:43
Putu Agus Mahendra - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Negara - Minimnya jumlah guru PNS di Jembrana berdampak pada kosongnya jabatan di sejumlah sekolah. Untuk pemerataan sebaran guru PNS, memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 sejumlah guru di tingkat SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Jembrana akan dimutasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, Ni Nengah Wartini Senin (2/3) mengatakan, dalam satu sekolah paling tidak harus ada tiga orang guru ASN (Aparatur Sipil Negara), yang masing-masing memegang tugas sebagai Kepala Sekolah, Bendahara, dan Pengurus Barang. Sehingga pihaknya menggulirkan mutasi guru PNS di Jembrana.
Namun, tambah dia, mutasi tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah mengisi kekurangan Pengawas dan Kepala Sekolah (Kasek). Mutasi tersebut juga sesuai instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini, yang bertujuan untuk pemerataan.
Wartini mengatakan, jauh sebelum adanya instruksi Pemerintah Pusat tersebut, Jembrana juga sudah sempat melaksankan pemerataan guru pada tahun 2017. Rencana penataan kembali penempatan guru di Jembrana tersebut digulirkan setelah banyaknya guru yang pensiun setelah dua tahun pemerataan guru tersebut.
Mutasi tersebut juga menurutnya untuk mengatur ketersedian serta zonasi guru di masing-masing sekolah. Para guru yang dipersiapkan sebagai calon Pengawas Sekolah (Cawas) dan Calon Kepala Sekolah (Cakep) dipastikan sudah mengikuti pendidikan dan pelantihan (Diklat), dan sertifikat diklatnya sudah keluar Senin lalu.
Kini pihaknya tinggal menindaklanjutinya dan mengajukan Surat Keputusan (SK) Bupati ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana.
“Kami utamakan dulu pengisian Pengawas dan Kasek, karena perannya sangat vital, dan harus ada serifikat. Nah, nanti setelah mengisi seluruh Pengawas dan Kepala Sekolah, baru kami atur kembali guru di masing-masing sekolah,”katanya.
Selain untuk memenuhi ketersediaan minimal 3 guru ASN, dalam pemerataan nanti, juga diupayakan penempatan guru berdasar zonasi. Namun ia menegaskan pemerataan menjadi prioritas utama.
Ia mengakui kekurangan guru PNS banyak terjadi pada satuan pendidikan SD. “Tetapi kalau tidak ada guru yang terdekat, nanti prioritas utama tetap bagaimana memenuhi ketersediaan 3 guru ASN di masing-masing sekolah. Terutama untuk SD, yang memang masih banyak kurang,” ujarnya.
Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pemetaan dan membicarakan terkait rotasi guru untuk pemerataan dan zonasi terdekat ini dengan KKG (Kelompok Kerja Guru) maupun MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP.
