Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sejumlah Negara Bereaksi Teror Surabaya

Anak Agung Yuniartha Putra
Anak Agung Yuniartha Putra

BALI TRIBUNE - Aksi teror bom yang terjadi disejumlah Gereja dan Mapolrestabes Surabaya ini merupakan ancaman serius bagi industri pariwisata. Teror itu memicu beberapa negara telah mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advice kepada warga negaranya ke Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 5 negara yang mengeluarkan imbau tersebut agar warga negaranya berhati-hati melakukan aktivitas di Indonesia. Lima negara yang dimaksud adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hongkong dan Singapura. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, Anak Agung Yuniartha Putra menyatakan aksi terorisme yang terjadi secara beruntun sejak di Mako Brimob Depok, disusul aksi pengeboman di tiga Gereja Surabaya, Sidoarjo dan juga Mapolrestabes Surabaya sangat berdampak besar bagi pariwisata Bali. "Kalau terjadi terus menerus, ini bisa sangat signifikan dampaknya bagi Bali. Terlebih Bali sempat jadi sasaran bom yang menewaskan puluhan orang," kata Yuniartha saat dihubungi, Senin (14/5). Namun status imbauan yang dikeluarkan beberapa negara itu kata dia merupakan hal yang sangat wajar agar warga negaranya lebih berhati-hati selama berada di Tanah Air. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwista Daerah Bali meminta kepada stakeholder pariwisata untuk mejaga dan melakukan koordinasi kepada aparat kepolisian jika ada aktivitas yang mencurigakan. Pihaknya mengatakan, dari pemerintah terus memberikan informasi akurat kepada dunia tentang kondisi riil saat ini di Bali. "Kami sudah sampaikan bahwa Bali masih aman, ini untuk mengcounter berita-berita hoax yang muncul. Kemarin waktu erupsi Merapi juga kami sampaikan hal serupa. Kami tegaskan itu bukan di Bali tapi di Jogja. Dengan begitu yang di luar negeri tidak termakan isu hoax," beber Yuniartha. Terkait pembatalan kedatangan wisatawan dia menjelaskan bahwa karakteristik wisatawan asing yang melakukan liburan ke luar negeri tentu sudah melalui persiapan panjang. Namun apabila terjadi pembatalan, Yuniartha meminta pelaku pariwisata di Bali tidak mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Mengingat Bali hingga saat ini dalam kondisi aman dan jauh dari lokasi bom. "Sejauh ini belum ada dampaknya. Kalau ini terus terjadi, ini akan mengancam pariwisata kita. Apalagi travel advice sudah mulai muncul," imbuhnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.