Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Alit Wiradana Sidak Proses Distribusi Gas LPG 3 Kg kepada Masyarakat

Bali Tribune / SIDAK - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat melaksanakan sidak sekaligus meninjau langsung proses distribusi Gas LPG 3 Kg kepada konsumen/masyarakat yang dilaksanakan di Kawasan Pasar Desa Adat Penatih, Denpasar pada Kamis (6/2).

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana melaksanakan sidak sekaligus meninjau langsung proses distribusi Gas LPG 3 Kg kepada konsumen/masyarakat yang dilaksanakan di Kawasan Pasar Desa Adat Penatih, Denpasar pada Kamis (6/2). Hal tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti sinergi Pertamina dan Pemkot Denpasar dalam menyikapi kelangkaan Gas LPG 3 Kg di masyarakat serta memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran proses distribusi. 

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, Camat Denpasar Timur, Ketut Sri Karyawati, serta instansi terkait lainya. Bahkan, tak jarang Sekda Alit Wiradana berbincang bersama masyarakat yang sedang membeli Gas LPG 3 Kg. 

Dengan senyum sumngringah, salah seorang masyarakat yang tidak diketahui namanya tersebut menunjukan kebahagiaannya lantaran memperoleh Gas LPG 3 Kg yang baru saja dibeli. Tak ayal ucapan terima kasih pun disampaikan kepada seluruh petugas, termasuk rombongan yang sedang melaksanakan sidak dan peninjauan lapangan ini. 

“Terima kasih bapak ibu sekalian, payu tityang masak (jadi saya masak), terima kasih,” ungkapnya sambil berlalu menggunakan sepeda motor. 

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dengan adanya fenomena kelangkaan gas ini menjadi perhatian serius Pemkot Denpasar untuk intens dalam mengawasi dan mendata tabung yang didistribusikan dari pangkalan ke agen-agen di Denpasar. Hal ini mengingat kondisi perekonomian di Kota Denpasar sedang bertumbuh dan juga merupakan salah satu pusat perdagangan sehingga pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg kepada agen agar lebih ditingkatkan.

"Dengan adanya kelangkaan gas 3 kg di masyarakat ini kami berharap pihak pertamina agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian kepada agen-agen khususnya yang ada di Kota Denpasar sehingga nantinya dapat tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ungkap Alit Wiradana. 

Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian menegaskan bahwa Pertamina sesuai dengan tugasnya menyalurkan Tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat tidak mengalami kendala pasokan. Dimana, jumlah distribusi LPG 3 Kg telah sesuai dengan volume quota penugasan. 

“Menurut penelusuran kami, penyebab kelangkaan Gas LPG 3 Kg yakni panic buying masyarakat pasca penerapan kebijakan penghentian pasokan ke pengecer per 1 Februari 2025, namun kemudian sesuai arahan Presiden pendistribusian ke pengecer dikembalikan dengan pembaharuan regulasi,” ujarnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini Kota Denpasar mendapatkan quota  distribusi Gas LPG 3 Kg sebanyak 61.600 tabung per hari. Jumlah ini disalurkan melalui pangkalan dan sub pangkalan dengan rata-rata pengiriman setiap hari. Namun demikian, untuk beberapa titik terdapat pengiriman yang dilaksanakan dengan rata-rata 2-3 hari sekali.

Jumlah Pangkalan di Kota Denpasar sebanyak 953 titik, jumlah sub pangkalan sebanyak 1.009 titik yang tersebar di wilayah Kota Denpasar, dimana pengiriman rata-rata dilaksanakan setiap hari, beberapa titik ada per dua sampai tiga hari sekali, kami imbau kepada masyarakat untuk tidak panik, dan tidak menyetok tabung, karena idealnya untuk pemerataan satu orang diberikan quota 1 tabung dengan menggunakan NIK KTP,” ujarnya.

wartawan
HEN

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.