Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Dewa Indra : Reforma Agraria Bukan Sekedar Bagi-Bagi Tanah

Bali Tribune/Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Bali Dewa Made Indra dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Tugas Gugus Reforma Agraria Provinsi Bali 2019 di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Senin (29/4)

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan usaha reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi lahan. "Ini lebih menekankan pada rasa keadilan, agar aset tanah bisa benar-benar bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat," Kata Dewa Indra dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Tugas Gugus Reforma Agraria  Provinsi Bali 2019 di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Senin (29/4) siang.

Dewa Indra melanjutkan, reforma agraria adalah janji republik yang dinyatakan dalam sila kelima yakni keadilan sosial. "Untuk itu saya yakinkan di Bali semua kabupaten/kota untuk mendukung program ini secara penuh," Sebutnya. Selain itu menurut Dewa Indra, penerbitan sertifikat sebagai bukti aset, masyarakat juga harus punya akses yang mudah. " Akses juga penting karena akses adalah modal bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang bertumbuh secara ekonomi," Tukasnya. 
Lebih jauh, Dewa Indra juga menyatakan Pemprov Bali siap bekerjasama dengan lembaga pertanahan baik daerah maupun pusat demi percepatan reforma agraria di Bali, yang kini notabene sudah mencapai angka 80% untuk penerbitan sertifikat. " Selama ini kolaborasi kita sudah berlangsung baik, kooperatif dan bahkan progresif. Bali adalah yang tercepat secara nasional. Untuk kedepan kita yakinkan lagi, kolaborasinya bisa lebih erat dan efektif. Jika ada staf yang terbukti lambat, lebih baik dipindahkan saja," Tegasnya. Penerbitan sertifikat disebut Sekda juga sangat penting untuk meminimalisir konflik di masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementrian Agraria M Ikhsan Saleh menyatakan apresiasinya terhadap pencapaian program reforma agraria di Bali yang tercatat paling cepat di Indonesia. " Di Bali  dukungan pemda sangat jelas, sehingga bisa diselesaikam dengam baik dan kami di pusat tinggal mendukung saja," Tukas Ikhsan.
Reforma agraria menurut Ikhsan mendapatkan spirit baru di era pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dukungan kerangkahukum yang jelas melaui Perpres 86 tahun 2018. "Baru bisa diwujudkan di pemerintahan sekarang karena sejak dulu banyak sekali kepentingan. Ini program strategis untuk mencegah konflik dan saya lihat juga semangat gotong royong dan kebersamaan di Bali masih sangat kuat, ini mendukung sekali," Ujarnya."Momentum ini perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga kedepan bisa mencapai 100 %," Tambah Ikhsan.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula jajaran Kanwil BPN serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali se-Bali. ksm

wartawan
Redaksi
Category

D'Youth Fest 6.0 Catatkan 42 Ribu Pengunjung, Nilai Transaksi Tembus Rp3,2 Miliar

balitribune.co.id I Denpasar - D'Youth Fest 6.0 kembali membuktikan diri sebagai salah satu ajang ekonomi kreatif dan ruang ekspresi generasi muda terbesar di Kota Denpasar. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026 berhasil menarik antusiasme masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Sidan dan Desa Bona Masuk 16 Desa Transparan se-Bali

balitribune.co.id I Gianyar - Dua Desa Perwakilan Kabupaten Gianyar masuk dalam 16 Desa Transparan pada Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Diumumkan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 183/01/VII/KI.BALI/2026 di Ruang Rapat Komisi Informasi Provinsi Bali, Selasa (28/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Terdaftar di DPT Pilkel, TNI/Polri Bolehkah Nyoblos?

balitribune.co.id I Gianyar - Selain memiliki hak memilih, anggota aktif TNI maupun Polri juga diperbolehkan mencalonkan diri sebagai perbekel. Hal ini disiratkan oleh Dinas PMD Gianyar kepada Penitia Pilkel serentak tahun 2026. Menariknya, meskipun nantinya anggota TNI/ Polri  masuk DCS/ DCT Pilkel apakah akan berani mencoblos? Karena prinsip netralitas ini merupakan bagian dari kewajiban institusi TNI dan Polri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.