Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Seleksi Pejabat di Masa Pilkada Butuh Waktu Lama

Bali Tribune/ DILANTIK - Jabatan Kadis Kesehatan dan Kadis Dukcapil diisi pejabat definitif, Senin (2/11).
Balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui proses dan waktu cukup panjang, akhirnya dua posisi jabatan kepala dinas di OPD Pemkab Jembrana yang sudah berbulan-bulan tanpa pejabat definitif bisa terisi. Namun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) ini kembali menyebabkan jabatan lainnya yang lowong.
 
Sebelumnya, dari dua nama hasil seleksi terbuka yang telah dilaksanakan dari bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020, yang telah dilantik hanya dua pejabat pimpinan tinggi pratama pada bulan Juli, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dua jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya yang baru bisa diisi oleh pejabat definitf, Senin (2/11), adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kepala Dinas Kesehatan.
 
Dua pejabat yang dilantik Senin kemarin yakni I Gusti Putu Anom Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Jembrana selanjutnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata yang sebelumnya menjabat Direktur RSU Negara, selanjutnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan. Selain panjangnya prosudur, lamanya pengisian pejabat definitif dari OPD yang sebelumnya lowong tersebut juga disebabkan masa Pilkada Jembrana.
 
Bupati Jembrana I Putu Artha mengakui pada saat ini Pemkab Jembrana sedang menghadapi masa Pemilukada, sehingga memberikan pengaruh besar dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (pimpinan organisasi perangkat daerah) di Pemkab Jembrana tahun 2020 ini melalui proses yang sangat panjang, harus melalui empat kali proses rekomendasi, yaitu dua kali dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan dua kali proses di Kementerian Dalam Negeri. “Hal tersebut harus dilalui, karena apabila dilanggar, sanksinya sangat berat, yaitu dapat mendiskualifikasikan pencalonan Bupati/Wakil Bupati bagi calon dari Petahana. Di satu sisi, kita sangat membutuhkan rekomendasi tersebut agar tidak ada kekosongan jabatan khususnya pada jabatan Pimpinan Tinggi, mengingat kedua jabatan ini sangat strategis dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
 
Dengan dilantiknya kedua pejabat eselon II tersebut, diakuinya juga kembali terjadi kekosongan jabatan eselon III yang ditinggalkan. Sementara keduanya kini ditunjuk menjadi pelaksana tugas. dr Oka Parwata menjadi plt Direktur RSU Negara, sedangkan I Gusti Anom Saputra sebagai plt Kabag Perlengkapan Setda Jembrana. Terhadap kekosongan jabatan lainnya, Pemkab Jembrana sudah menyampaikan permohonan rekomendasi untuk memulai pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bendungan Sangsang Jebol, Puluhan Hekta Sawah dan Tambak Terancam

balitribune.co.id | Gianyar - Untuk kesekian kalinya, Bendungan Sangsang di Desa Lebih, Gianyar, kembali jebol. Akibatnya, tidak ada aliran air di Sungai Pakerisan yang menjadi sumber air irigasi  puluhan hektare sawah dan tambak. Kondisi ini membuat resah para petani, larena terancam gagal tanam. Terlebih, tanaman padi di wilayah itu, rata-rata baru berumur sekitar satu pekan terancam mengalami kekeringan akibat terhentinya suplai air. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Sanjaya Hadiri Karya Agung di Pura Manik Toya, Batannyuh, Marga

balitribune.co.id | Tabanan - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Uleman Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah ring Pura Manik Toya, Banjar Adat Umadiwang, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (5/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sebut Pansus TRAP DPRD Bali 'Lucu', Perbekel Pancasari Tegaskan Desa Tak Punya Kewenangan Backing Bali Handara

balitribune.co.id | Singaraja - Kepala Desa (Perbekel) Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, Wayan Komiarsa, mengaku kecewa terhadap proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, pada Rabu (4/2/2026) lalu. Ia menilai aspirasi dan data riil dari pihak desa terkait persoalan banjir di wilayahnya tidak diberikan ruang yang cukup untuk dipaparkan.

Baca Selengkapnya icon click

Pesan Gubernur Bali di Rakor P4GN 2026, Penanganan Narkoba Harus Serius dan Terpadu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen serius dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) melalui Rapat Koordinasi P4GN Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.