Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Seleksi Tahap Kedua, Satu Peserta Absen karena Melahirkan

Bali Tribune/ RAPID TES - Pelaksanaan rapid test bagi peserta seleksi PPPK guru di Disdikpora Bangli.



balitribune.co.id | Bangli - Pelaksanaan seleksi tahap kedua  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru di lingkungan Pemkab Bangli berlangsung dari tanggal 7 - 10 Desember. Seleksi dengan system computer assisted test (CAT) berlangsung di SMKN 1 Bangli. Dalam rentan waktu pelaksanaan ada peserta yang absen karena melahirkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli, I Nengah Wikrama mengatakan seleksi tahap kedua sudah berlangsung dari 7 Desember. Seleksi tahap kedua diikuti sebanyak 664 orang peserta. Kemudian dalam seleksi ini juga ada test susulan bagi peserta yang sebelumnya absen karena terkonfirmasi positif Covid-19, karena sakit serta karena bencana. "Test susulan dijadwalkan pada 12 Desember. Dalam  tiga hari pelaksanaan test tercatat  satu peserta absen," ujarnya, Kamis (9/12/2021).

Peserta tersebut tidak hadir sesuai jadwal karena melahirkan. Peserta tersebut masih bisa mengikuti test susulan. Bisa pada test susulan tidak hadir maka bisa melamar kembali pada seleksi tahap ketiga. Kata Nengah Wikrama jika dalam tahap kedua ini ada 557 formasi yang tersedia. Formasi tersebut meliputi guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) se-Bangli.

Merujuk SOP, sehari sebelum melaksanakan test, para peserta lebih dulu menjalani rapid test. Untuk rapid test difasilitasi oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Bangli. "Rapid test berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan,” Nengah Wikrama.

wartawan
SAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.