Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Seluruh Tanah Bali Bersertifikat

Bali Tribune/
balitribune.co.id | Bangli -  Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang seluruh tanahnya tersertifikasi tahun 2019. Dari 1,8 juta bidang tanah di Bali, yang sudah diselesaikan sertifikasinya tahun 2018 sebanyak 83 persen. Dengan begitu masih ada 170 ribu bidang tanah yang harus diselesaikan tahun 2019. 
 
“Jadi Bali menjadi provinsi pertama yang seluruh bidang tanahnya akan memiliki sertifikat. Tadi Bapak Menteri ATR sudah sampaikan, bahwa 2019 ini Bali yang pertama seluruh tanahnya sudah bersertifikat,” ujar Presiden Joko Widodo, saat menyerahkan 4.186 sertifikat kepada masyarakat Bali di Bangli, Jumat (14/6) pagi.
 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana berkunjung ke Bali untuk membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-41 di Denpasar, hari ini Sabtu (15/6). Saat berkunjung ke Bangli, Presiden didampingi Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ‎Sofyan Abdul Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 
 
Acara yang dipusatkan di Lapangan Ki Lobar, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, juga dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, Bupati Bangli I Made Gianyar, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Bupati/Walikota se-Bali dan ribuan masyarakat penerima sertifikat.
 
Presiden Jokowi pada kesempatan itu mengatakan, di seluruh Indonesia seharusnya masyarakat yang pegang sertifikat 126 juta. Tapi sampai tahun 2014, baru 46 juta yang pegang sertifikat. Berarti ada 80 juta yang punya tanah, tetapi belum pegang sertifikat.  
 
“Setahun di seluruh Indonesia, biasanya diterbitkan hanya 500 ribu sampai 600 ribu sertifikat. Artinya jika ingin pegang sertifikat perlu waktu 160 tahun lagi. Maka sejak tahun 2015 saya perintahkan Menteri ATR bisa terbitkan lebih banyak sertifikat setiap tahun. Bukan mentok 500 ribu sertifikat. Karena tahun 2025, kita targetkan sisa 80 juta bidang tanah yang belum tersertifikat bisa dituntaskan dan diberikan kepada masyarakat,” kata Presiden.
 
Menurut dia, sertifikat tanah sangat penting karena selama ini problem yang selalu dihadapi dan dilaporkan padanya adalah terkait sengketa dan konflik tanah.  Oleh karena itu, yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki penting sekali untuk mendinginkan suasana di daerah agar enggak ada lagi konflik. 
 
“Saya sudah blusukan ke kampung-kampung, ke desa-desa dan selalu yang masuk ke telinga saya sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah. Ada tetangga dengan tetangga, ada bapak dengan anak dan itu memang ada. Belum lagi masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN. Oleh karenanya sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki untuk menghindari konflik dan sengketa tahan,” sebutnya.
 
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan agar yang sudah punya sertifikat agar sertifikatnya bisa disimpan dengan baik dan dibuatkan foto copy. Karena kalau sampai sertifikat asli hilang, akan lebih mudah mengurusnya di kantor pertanahan dengan menunjukkan foto copy sertifikat.
 
Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga berinteraksi dan berdialog dengan sejumlah masyarakat yang diminta maju ke depan. Jokowi sempat menanyakan perihal proses pembuatan sertifikat kepada masyarakat yang dijawab oleh mereka rata-rata pengurusannya memakan waktu sekitar sebulan. Presiden Jokowi juga membagikan sepeda kepada masyarakat yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan.
 
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Abdul Djalil mengatakan, di Provinsi Bali sampai saat ini ada 1,8 juta bidang tanah dan tanah yang sudah diselesaikan sertifikasinya sampai 2018 sebanyak 83 persen. Dengan begitu masih ada 170 ribu bidang tanah yang harus diselesaikan.
 
"Jadi Bali merupakan provinsi pertama yang seluruh tanahnya bersertifikat. Sampai saat ini dari 170 ribu yang harus kami selesaikan, sudah 66 ribu selesai disertifikatkan. Hari ini ada 3.000 penerima sertifikat mewakili 4.186 sertifikat yang diterbitkan. Mudah-mudahan sertifikat menjadi bekal bermanfaat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga," terangnya.
 
Bupati Bangli I Made Gianyar mengaku senang dengan diadakannya penyerahan sertifikat oleh Presiden kepada masyarakat. Menurutnya ini merupakan momen langka dan akan menjadi sejarah baru karena orang nomor satu di republik ini bisa berkunjung dan bisa bertatap muka langsung dengan masyarakat Bangli. Tentu ini akan memberi dampak positif bagi Bangli, karena melalui kunjungan ini, tentu Bangli akan lebih dikenal secara nasional. 
 
“Saya sangat senang dan bangga karena Bangli kedatangan Bapak Presiden. Tadi kita sudah lihat bersama antusias masyarakat Bangli menyambut kedatangan Bapak Jokowi. Mereka rela hujan-hujanan, desak-desakan agar bisa melihat langsung Bapak Jokowi. Itu membuktikan kecintaan rakyat Bangli kepada Presidennya,” ujarnya. 
wartawan
Agung Samudra
Category

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click

Alat Berat Mogok Gara-Gara Pertadex Langka, Truk Sampah Antre Panjang Depan TPA Mandung

balitribune.co.id I Tabanan - Operasional alat berat di TPA Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, berhenti total hingga mengakibatkan puluhan truk pengangkut sampah mengantre panjang sejak Selasa (21/4/2026) siang. Berhentinya dua unit alat berat tersebut dipicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex (Pertadex) yang membuat proses perataan sampah di lokasi tidak bisa terlaksana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.