Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sesuai Arahan Gubernur Bali, Desain Baru Pelabuhan Benoa Ramah Lingkungan dan Dorong Ekonomi Inklusif

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin dan Dirut Pelindo III Doso Agung di rumah jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, di Denpasar, Sabtu (2/11).
balitribune.co.id | Denpasar - PT Pelindo III menyelesaikan desain baru Pelabuhan Benoa Denpasar sebagai tindak lanjut surat Gubernur Bali Wayan Koster pascarusaknya sebagian hutan mangrove dalam proses perluasan pelabuhan tersebut.
 
Pada desain baru, lebih dari setengah lahan reklamasi akan dijadikan paru-paru kota, sementara sisanya akan digunakan untuk fasilitas perikanan dan penyediaan energi. Desain baru ini juga memberi ruang untuk pelaksanaan kegiatan desa adat dan peluang pemerataan ekonomi di luar kawasan pelabuhan atau ekonomi inklusif.
 
Hal itu terungkap dalam konferensi pers Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin dan Dirut Pelindo III Doso Agung di rumah jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, di Denpasar, Sabtu (2/11).
 
“Dari rangkaian rapat beberapa kali, hari ini rapatnya sudah final, sudah menampilkan desain pemanfaatan Dumping I dan Dumping II serta areal bekas Akame itu sudah didesain menjadi pemanfaatan yang lebih ramah lingkungan,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.
 
Ia menambahkan, luas areal Dumping I yang mencapai 25 hektar, 13 hektar (51%) di antaranya dimanfaatkan untuk hutan kota dan 12 hektare (49%) lainnya untuk fasilitas perikanan seperti 'cold storage' yang bisa memenuhi kebutuhan kapal cruise serta permintaan ekspor.
 
Sedangkan areal Dumping II seluas 45 hektar, 23 hektar (51%) digunakan untuk hutan kota dan sisanya 22 hektar (49%) untuk fasilitas curah cair, yakni terminal BBM, gas dan avtur. Menurut Gubernur, terminal BBM perlu dibangun agar Indonesia bisa mengisi bahan bakar kapal cruise yang selama ini dilakukan di Singapura.
 
“Kemudian terminal gas kaitannya dengan Bali energi bersih. Semua menggunakan energi terbarukan, sehingga di situ akan dibuat terminal gas untuk mensuplai ke PLN,” kata Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
 
Begitupun terminal avtur, lanjut dia, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Bandara Ngurah Rai, di mana terminal yang ada sekarang terlalu dekat dengan bandara, sehingga perlu digeser untuk faktor keamanan.
 
Desain Pelabuhan Benoa yang baru ini juga mengeliminasi semua akomodasi pariwisata di kawasan tersebut. Selain membatalkan rencana pembangunan akomodasi pariwisata sesuai permintaan Gubernur, juga sejumlah fasilitas seperti restoran, water sport dan helipad yang sekarang sudah beroperasi, akan dihentikan kerja samanya mulai akhir tahun 2020. Adapun lahan bekas akomodasi tersebut akan kembali dijadikan hutan kota.
 
“Kita membangun komunitas di luar. Semula semuanya akan dibangun di dalam, sekarang akan ditarik keluar,” kata Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin, menimpali.
 
Menurut Ridwan, tujuan besar dari pembangunan Pelabuhan Benoa adalah membangun Indonesia melalui Bali. Dengan bersandarnya kapal cruise besar di Pelabuhan Benoa, akan memberikan dampak ekonomi yang besar pula kepada Bali.
 
“Dengan target 10 Bali baru, Bali yang asli justru bergerak lebih cepat daripada yang lain. Mudah-mudahan masyarakat Bali menyambut baik,” kata Ridwan, mengharapkan.
 
Dirut Pelindo III Doso Agung mengatakan, sudah banyak kapal cruise yang menyatakan minat berlabuh di Pelabuhan Benoa. Terakhir, kapal berkapasitas 2.000 orang sudah berlabuh di Bali. Dengan perluasan dermaga nantinya, Pelabuhan Benoa bisa disandari kapal cruise berkapasitas 4.000 orang.
 
“Nanti akan dibuatkan rute perjalanan, supaya bisa menikmati alam Bali serta membeli kerajinan rakyat di Pulau Dewata,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, menambahkan.
wartawan
Redaksi
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.