Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Setengah Lebih Masyarakat Desa Sulangai Sudah Terima Bantuan

Bali Tribune/ SERAHKAN APD - Pj Perbekel Sulangai I Gede Sukadana saat menyerahkan APD dan Washtafel Portable untuk tempat publik di Desa Sulangai, Minggu (10/5).
Balitribune.co.id | Mangupura - Mewabahnya virus Corona (Covid-19) bisa menambah angka kemiskinan di Kabupaten Badung. Nah, untuk mencegah masyarakat jatuh miskin gara-gara pandemi global ini, sebagian besar masyarakat Gumi Keris yang terdampak Covid-19 “diguyur” berbagai bantuan, baik yang datang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa.
 
Seperti yang dilakukan di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Hampir sebagian besar warga di desa itu telah menerima bantuan untuk penanggulangan Covid-19. Bantuan yang dikucurkan selain berupa alat pelindung diri (APD) juga berupa bantuan sosial untuk penguatan ekonomi warga.
 
“Sebanyak 53,7% masyarakat sudah menerima berbagai jenis bantuan dari pemerintah dari total 1.090 jumlah KK yang ada,” ungkap Menurut Pj Perbekel Sulangai I Gede Sukadana di sela-sela penyerahan APD dan Washtafel Portable untuk tempat publik di Desa Sulangai, Minggu (10/5). 
 
Bantuan yang disalurkan diantaranya, bantuan rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara dalam rangka penanggulangan bencana non alam Covid-19 pemerintah juga memperluas bantuan kepada masyarakat diantaranya BPNT Darurat Covid-19 (Program Kartu Sembako), Kartu Pra Kerja, Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Badung dan BLT Dana Desa. Sedangkan masih ada 62 KK data warga Sulangai masih dalam verifikasi program (BST) Kementerian Sosial.
 
“Sudah hampir setengah lebih warga kami menerima bantuan dari pemerintah. Baik itu bantuan rutin maupun perluasan dalam rangka menghadapi bencana Covid-19 ini," kata Gede Sukadana.
 
Secara khusus untuk pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa dilakukan bersama-sama Perangkat Desa, BPD dan masukan dari lembaga yang ada di desa. Dengan begitu bantuan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak yang sedang membutuhkan.
 
"Untuk pendataan BLT Dana Desa kami juga bahas di Musdessus Desa Sulangai bersama BPD, Lembaga Adat dan tokoh masyarakat desa,” tegasnya.
 
Sementara bagi beberapa warga yang belum masuk skema bantuan yang sudah diturunkan akan diajukan ke program lain. Salah satunya program Kementerian Sosial RI. “Bagi warga yang belum dapat bantuan kami ajukan ke program lain. Kami juga sudah komunikasikan dengan Desa Adat yang akan segera memberikan bantuan setelah ini. Sehingga tidak ada warga Sulangai menjadi miskin karena Covid-19,” pungkas Gede Sukadana. 
wartawan
I Made Darna
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.