Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Setengah Lebih Masyarakat Desa Sulangai Sudah Terima Bantuan

Bali Tribune/ SERAHKAN APD - Pj Perbekel Sulangai I Gede Sukadana saat menyerahkan APD dan Washtafel Portable untuk tempat publik di Desa Sulangai, Minggu (10/5).
Balitribune.co.id | Mangupura - Mewabahnya virus Corona (Covid-19) bisa menambah angka kemiskinan di Kabupaten Badung. Nah, untuk mencegah masyarakat jatuh miskin gara-gara pandemi global ini, sebagian besar masyarakat Gumi Keris yang terdampak Covid-19 “diguyur” berbagai bantuan, baik yang datang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa.
 
Seperti yang dilakukan di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Hampir sebagian besar warga di desa itu telah menerima bantuan untuk penanggulangan Covid-19. Bantuan yang dikucurkan selain berupa alat pelindung diri (APD) juga berupa bantuan sosial untuk penguatan ekonomi warga.
 
“Sebanyak 53,7% masyarakat sudah menerima berbagai jenis bantuan dari pemerintah dari total 1.090 jumlah KK yang ada,” ungkap Menurut Pj Perbekel Sulangai I Gede Sukadana di sela-sela penyerahan APD dan Washtafel Portable untuk tempat publik di Desa Sulangai, Minggu (10/5). 
 
Bantuan yang disalurkan diantaranya, bantuan rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara dalam rangka penanggulangan bencana non alam Covid-19 pemerintah juga memperluas bantuan kepada masyarakat diantaranya BPNT Darurat Covid-19 (Program Kartu Sembako), Kartu Pra Kerja, Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Badung dan BLT Dana Desa. Sedangkan masih ada 62 KK data warga Sulangai masih dalam verifikasi program (BST) Kementerian Sosial.
 
“Sudah hampir setengah lebih warga kami menerima bantuan dari pemerintah. Baik itu bantuan rutin maupun perluasan dalam rangka menghadapi bencana Covid-19 ini," kata Gede Sukadana.
 
Secara khusus untuk pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa dilakukan bersama-sama Perangkat Desa, BPD dan masukan dari lembaga yang ada di desa. Dengan begitu bantuan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak yang sedang membutuhkan.
 
"Untuk pendataan BLT Dana Desa kami juga bahas di Musdessus Desa Sulangai bersama BPD, Lembaga Adat dan tokoh masyarakat desa,” tegasnya.
 
Sementara bagi beberapa warga yang belum masuk skema bantuan yang sudah diturunkan akan diajukan ke program lain. Salah satunya program Kementerian Sosial RI. “Bagi warga yang belum dapat bantuan kami ajukan ke program lain. Kami juga sudah komunikasikan dengan Desa Adat yang akan segera memberikan bantuan setelah ini. Sehingga tidak ada warga Sulangai menjadi miskin karena Covid-19,” pungkas Gede Sukadana. 
wartawan
I Made Darna
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.