balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam penyampaian Pandangan Umum (PU) Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11) di ruang sidang Uttama Gosana DPRD Badung.
I Wayan Puspa Negara mengawali pembacaan PU mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan dan angin kencang yang berpotensi menimbulkan bencana. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta Bupati dan jajarannya untuk siaga 24 jam, terutama BPBD, DLHK, DPUPR, Perkim, Pemadam, dan unit terkait lainnya.
“Kami juga mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang telah bekerja keras dalam menjalankan visi misinya selama 8 bulan terakhir melalui program Sapta Kriya Adicipta,” ujarnya.
Terkait Raperda tentang APBD 2026 dirancang sebesar Rp 12,3 triliun lebih, naik 10,8 persen dari Rp 11,1 triliun lebih pada APBD perubahan tahun 2025. Menurut perspektif Gerindra kenaikan ini masih berpotensi dikoreksi hingga 11,1 persen sesuai kondisi ekonomi dan fiskal daerah Badung yang sehat dan dinamis.
“Pendapatan asli daerah dirancang Rp 11,5 triliun lebih, naik 13,8 persen dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp 10,1 triliun lebih. Kenaikan ini patut diapresiasi, namun demikian kami meyakini masih ada potensi kenaikan PAD yang bersumber dari PHR dengan asumsi faktual dari kondisi spesifik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung, yang ditarget naik dari 6,3 juta wisman di tahun 2025 menjadi 6,5 juta wisman di tahun 2026. Yang berarti target kunjungan wisman naik 3,17 persen. Artinya, sangat realistis jika pendapatan asli daerah masih berpotensi dinaikkan hingga 14,0 persen,” paparnya.
Fraksi Gerindra juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2026 akan tumbuh positif dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen, yang didukung oleh sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur. “Khusus terhadap sektor pertanian dan UMKM juga hendaknya memperoleh perhatian yang serius dan seimbang agar pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh dan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Selanjutnya, terhadap Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Fraksi Gerindra Badung mendukung langkah pemerintah untuk segera menetapkan sebagai peraturan daerah. “Kami sependapat dengan Bupati bahwa peran penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan strategis, mengingat modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan ekonomi,” terangnya yang juga Ketua Fraksi Gerindra Badung itu.
