balitribune.co.id | Semarapura - Program Pemda Klungkung  belakangan ini kembali mendapat sorotan. Setelah program satu desa satu TK Negeri menjadi polemik karena masalah aset sehingga terkesan program ini  dipaksakan. Kini sorotan  juga menimpa program UGD 24 jam di masing-masing Puskesmas digugat.

Malah program ini oleh pihak petugas terkait di Puskesmas di Nusa Penida minta dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kembali.Hal ini disampaikan petugas puskesmas Nusa Penida 3 yang terletak di Klumpu saat menerima rombongan Komisi 3 DPRD Klungkung saat meninjau Pustu Bunga Mekar yang diterima oleh dr.Putu Nur Idayanthi

Menurut penjelasan dr Putu Nur Idayanthi pada Komisi 3 DPRD Klungkung ini , malah meminta program pelayanan UGD 24 jam khusus di Puskesmas Nusa Penida 3 untuk dievaluasi kembali oleh dinas Kesehatan Klungkung. “Mengingat masyarakat atau pasien yang datang ke puskesmas yang biasa dilayani UGd dari pagi terakhir hanya sampai jam 14.00 WITA, kalau malam sudah tidak ada pasien. Walau ada yang darurat malam masyarakat sering membawa langsung ke RS Gema Santi,” ujarnya.

Kedatangan  Anggota Komisi 3 ini juga menerima aspirasi kurangnya tenaga bidan dan perawat di masing masing Pustu di Nusa Penida. “Paling tidak masing Pustu ada perawat satu, bidan satu sehingga bisa maksimal melayani masyarakat, “ kata dr.Putu Nur lebih detil.

Menurutnya, mereka tidak bisa maksimal menambah petugas karena petugas yang ada di Puskesmas harus stand by di puskesmas dengan adanya UGD 24 jam ini sehingga menjadi penghambat kinerja Pustu.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata melalui pesan WA nya menyatakan atas persoalan itu, komisi 3 akan menjadwalkan rapat kordinasi dengan dinas kesehatan, semoga persoalan dan aspirasi yang kita dapat di bawah bisa kita pecahkan dan Carikan jalan keluarnya. Komisi 3 juga mendapat keluhan rusaknya alat penyimpan Vaksin atau kulkas Vaksin. Bantuan dari pusat ini sempat diawal saja berfungsi tapi sekarang sudah tidak bisa digunakan menaruh vaksin, sehingga kalau membutuhkan vaksin harus mengambil ke puskesmas.

Tidak itu saja soal aset, Komisi 3 juga mendapat aspirasi, di mana Aset Pustu Bunga Mekar rencana di pakai untuk perluasan bale Banjar oleh adat, karena tanah yang dibangun Pustu milik desa adat. Menurut Abdul Kholik petugas Pengus barang puskesmas Nusa penida 3, Sebagian besar Pustu yang diwilayah Puskesmas Nusa Penida 3 (batu Madeg, Bunga Mekar, Batukandik) sertifikat masih dimiliki pihak lain yaitu  milik desa adat.

 “Terkait aset ini kami  mohon di atensi persoalan tersebut. Disamping itu lahan Pustu Desa Sakti malah milik pribadi, kita takut merehab dan pemeliharaan karena dasar hukumnya tidak mendukung  memang menghambat. Mohon aturannya di pangkas biar cepat tuntas persoalan aset ini,” kata Abdul Kholik mohon pada Komisi 3 DPRD Klungkung.