Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sidak GDN Temukan Banyak ASN Tanpa Atribut

Bali Tribune/ EVALUASI - Evaluasi hasil GDN di ruang pertemuan BKPSM, Senin (16/3).
Balitribune.co.id | Denpasar - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Denpasar dalam melaksanakan kedinasan masih banyak yang tidak memakai atribut. Begitulah yang ditemukan Tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kota Denpasar dalam sidak yang dikoordinir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
 
“Dalam sidak terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Denpasar masih banyak ditemukan ASN tidak memakai atribut,” kata Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, Putu Mahendra Udayana didampingi Kasubid Disiplin dan Penghargaan BKPSDM, I Gusti Agung Tri Widiasari, Senin kemarin saat evaluasi hasil GDN. 
 
Agus Mahendra menambahkan dalam GDN tahun ini menekankan pada tiga budaya, yaitu budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja. Nah, dalam budaya tertib masih banyak ditemukan ASN tidak mau tertib menggunakan tanda pengenal. Padahal, katanya, atribut sangat penting bagi pegawai sebagai identitas diri saat memberikan pelayanan. 
 
Dalam sidak yang melibatkan instansi terkait juga mengawasi etika pegawai mulai dari tata pakaian sehingga dapat menggunakan atribut pengenal yang lengkap. Hasil sidak ini akan dilaporkan pada pimpinan termasuk juga mengirim surat pada pimpinan OPD terkait untuk ditindaklanjuti. “Kalau memenuhi syarat untuk dikenakan tindakan disiplin akan dilakukan tindakannya,” ujarnya.
 
Dikatakan, kedatangan tepat waktu masih belum begitu ditaati. Itulah sebabnya, diharapkan melalui GDN akan lebih meningkatkan Tri Budaya yang akan semakin meningkatkan ketaatan ASN di Kota Denpasar.
 
Sidak ini juga bertujuan meningkatkan disiplin ASN sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri. “Pembinaan akan terus dilakukan melalui kegiatan sidak GDN sehingga harapkan pegawai tetap disiplin,” ujarnya. 
 
Menurutnya, sidak yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pegawai melainkan bagaimana ASN di lingkungan Pemkot Denpasar harus mentaati aturan yang telah ditetapkan.
 
Sementara Kasubid Disiplin dan Penghargaan BKPSDM I Gusti Agung Tri Widiasari menambahkan setiap selesai melakukan sidak hasilnya langsung dilakukan evaluasi. Sehingga hasilnya benar-benar ada manfaat untuk peningkatan disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 
 
"Kami dari tim GDN tidak hanya menyidak disiplin pegawai, namun juga memberikan pembinaan terhadap pegawai itu sendiri," ujarnya.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.