Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sidang Mediasi Gagal, Gugatan Disel Lanjut

Wayan Disel Astawa
Wayan Disel Astawa

Denpasar, Bali Tribune

Terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kader PDIP, Wayan Disel Astawa terhadap induk partainya PDIP, ketua majelis hakim PN Denpasar dalam persidangan perkara tersebut, Edward Harris Sinaga telah memberikan kesempatan melakukan mediasi dipimpin hakim mediasi I Wayan Sukanila. Oleh karena itu, mediasi dilaksanakan Rabu (18/5), namun hasilnya gagal sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dalam sidang Senin (23/5) mendatang dipimpin hakim Edward Harris Sinaga.

Pantauan Bali Tribune, sidang mediasi digelar secara tertutup mulai pukul 10.00 Wita. Pihak penggugat Wayan Disel Astawa didampingi tim kuasa hukumnya Nyoman Karsana dkk. Sementara itu, tergugat PDIP diwakili Tim Advokasi yang dikoordinir Wayan Geria.

Terkait hal itu, ketika diminta konfirmasinya, Humas PN Denpasar, Achmad Peten Sili mengatakan kegagalan mediasi yang dilakukan pada Rabu pagi di PN Denpasar, antara penggugat Wayan Disel Astawa dan tergugat PDIP dikarenakan beberapa hal. Salah satunya, argumentasi pihak tergugat yaitu PDIP yang tidak mau menghadirkan prinsipal dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster dan Ketua DPC PDIP Badung (ketika itu,-red) Nyoman Giri Prasta. “Tergugat menolak menghadirkan para prinsipal yang seharusnya dihadirkan dalam mediasi,” jelas Peten Sili.

Selain itu, pihak tergugat juga menyatakan jika masalah ini merupakan masalah partai politik sehingga tidak memerlukan jalur mediasi. Sementara pihak penggugat mendalilkan masalah ini sebagai perbuatan melawan hokum, sehingga tepat melalui forum mediasi. Karena tidak ada capaian dalam mediasi awal ini, hakim mediator Wayan Sukanila langsung mengambil sikap menutup jalur mediasi yang rencananya akan dilakukan hingga 30 hari mendatang.

“Karena tidak ada capaian dalam mediasi, hakim mediator menyatakan mediasi gagal dan mengembalikan masalah ini ke majelis hakim untuk melanjutkan persidangan atas gugatan ini,” lanjut Peten Silli, sembari mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Senin (23/5) mendatang.

Sementara itu, Tim Advokasi PDIP, Wayan Geria menegaskan jika masalah ini sebenarnya perselisihan partai sehingga tidak perlu mediasi lagi. “Kulitnya saja masalah pelanggaran hukum. Tapi ini adalah masalah partai sehingga tidak perlu mediasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihak DPD PDIP juga sudah menolak mediasi sejak awal. Pasalnya PDIP sudah bulat memecat Disel Astawa dan tidak bisa memberikan toleransi karena sudah melanggar Pasal 21 dan 22 tentang larangan dan disiplin Anggaran Dasar (AD) PDIP. ‎”Seharusnya Disel ke Mahkamah Partai dulu jika keberatan dipecat. Jangan langsung ke pengadilan,” lanjutnya.

Geria berharap persidangan bisa segera selesai sebelum 60 hari. Pasalnya, berdasarkan UU Parpol, perselisihan partai harus selesai dalam rentang waktu 60 hari. ‎”Kami akan ajukan tanggapan dakwaan minggu depan. Kami berharap masalah ini bisa secepatnya selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Disel melalui kuasa hukumnya, Nyoman Karsana menyatakan siap mengikuti tahapan sidang selanjutnya. Meski tidak membuahkan hasil, namun ia tetap menghormati kesempatan mediasi yang diberikan majelis hakim. Karsana juga mengungkapkan kekecewaannya terkait tidak hadirnya principal dari pihak tergugat. “Ini negara hukum, siapa pun harus tunduk pada hukum. Kalau para terdakwa tidak hadir, berarti ada itikad tidak baik,” kata Karsana.

wartawan
soegiarto
Category

BI Akan Memperkuat Pengawasan Money Changer Ilegal Melalui Perarem Desa Adat

balitribune.co.id | Mangupura - Sejumlah kasus penipuan penukaran uang yang belakangan viral, termasuk di kawasan Sanur, Denpasar bukan dilakukan oleh money changer atau jasa jual beli mata uang asing (valuta asing) berizin, melainkan oleh pelaku usaha ilegal. Modus yang digunakan salah satunya menghitung uang di depan konsumen, kemudian saat uang diletakkan kembali, sebagian uang diambil sebelum diserahkan kepada pelanggan.

Baca Selengkapnya icon click

Dipicu Masalah Sepele, Pria Mabuk di Bedulu Todongkan Pisau ke Tetangga

balitribune.co.id | Gianyar - Dalam kondisi mabuk,  orang kadang cepat emosi dan kerap jadi pemicu kejadian. Kondisi ini juga terjadi ketika seorang penghuni kos di Banjar Margasangkala, Bedulu, Blahbatuh, Gianyar diancam tetangganya dengan pisau. Pemicunya pun hanya lantaran memindahkan jemuran yang menghalangi jalan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Piyasan Pura Puseh Abianbase Terbakar, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp200 Juta

balitribune.co.id | Gianyar - Suasana riuh gegerkan warga di Lingkungan Abianbase Kaja Kauh, Jalan Berata, Gianyar, Selasa (20/1) siang. Menyusul kepulan asap tebal dari Pura Puseh setempat. Hingga warga mendatangi pura sebuah bangunan piasan didapati sudah diselimuti api.

Baca Selengkapnya icon click

Konsisten Edukasi Internal, Karyawan Astra Motor Singaraja Dibekali #Cari_Aman

balitribune.co.id | Singaraja - Tidak hanya berfokus pada edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat luas, Astra Motor juga secara konsisten memberikan pemahaman safety riding kepada karyawan. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam membangun budaya berkendara yang aman, dimulai dari lingkungan internal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Turun Langsung Tangani Dampak Bencana Alam di Pujungan, Pupuan

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan perhatian serius kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor akibat curah hujan ekstrem yang melanda wilayah Tabanan dalam beberapa waktu terakhir. Bupati Tabanan, melalui Wakil Bupati I Made Dirga, turun langsung mengunjungi warga terdampak di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Selasa, (20/1).

Baca Selengkapnya icon click

OJK Perkuat Perlindungan Konsumen Lewat Aturan Gugatan Institusional

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kian menegaskan perannya sebagai pelindung konsumen sektor jasa keuangan. Terbaru, OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian konsumen sekaligus menegakkan keadilan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.