Bali Tribune, Denpasar - KOMUNITAS jurnalis lingkungan, Society Internasional Environment Journalist (SIEJ) Simpul Bali, menggelar diskusi “Membedah Revisi RTRW Bali dari Perspektif Pelestarian Lingkungan”. Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam diskusi yaitu Made Iwan Dewantama (Conservation International/CI Bali), Dr Hendrawan (FKP Unud), Made Arca Eriawan dari KAP (Kelompok Ahli Pembangunan). Dalam kesempatan ini Arca mengatakan, konsep filosofis tak bisa diterapkan dalam tataran praktis. Untuk itu harus ada peluwesan-peluwesan. Dia mengakatakan banyak problem yang dihadapi Bali ke depannya. Di antaranya luas Bali yang terus berkurang, tingginya penyusutan lahan pertanian, terjadinya ketimpangan pengembangan Bali selatan, utara, timur dan barat. “RTRW Provinsi hanya bisa dijadikan patokan, tapi implementasinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota di Bali,” ujarnya. Ia beralasan hal itu disebabkan demografi masing-masing kabupaten/kota berbeda. Ia menyayangkan, Ketua Pansus yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, tidak hadir dalam diskusi ini. Terlepas dari hadir tidaknya Kariyasa dalam diskusi kali ini, Arca juga menyampaikan ketergantungan Bali yang begitu besar terhadap pariwisata dan belum meratanya harga barang. “Misalnya harga bahan bangunan seperti semen di Nusa Penida sangat tinggi akibat belum lancarnya kapal penyeberangan. Barang harus diangkut manusia menuju kapal sehingga menambah cost,” jelas Arca. Sementara Made Iwan Dewantama mengatakan, saat ini tata ruang bermasalah karena banyaknya pelanggaran. Dan, Gede Hendrawan menyoroti kondisi mangrove. Ia mengingatkan, mangrove sangat vital dalam kaitan dengan pariwisata. “Kalau laut tak dijaga maka akan terjadi bencana. Jadi RTRW bukan hanya menyangkut ekonomi tapi keberlanjutan alam Bali,” pesannya.
