Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Simpanan di KPN Budaya Mandiri Tidak Bisa Ditarik, Para Pensiunan Guru di Jembrana Resah

Bali Tribune/ Kantor KPN Budaya Mandiri Jembrana yang kini telah tutup.
Balitribune.co.id | Negara - Kendati masih tercatat sebagai koperasi aktif, namun keresahan dirasakan anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Budaya Mandiri Jembrana yang pensiun.
 
Selain simpanan selama berdinas sebagai PNS di KPN ini tidak bisa ditarik, Kantor KPN di utara Pasar Umum Jembrana, Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Jembrana tersebut kini sudah tutup.
 
Informasi yang diperoleh Minggu (1/11), para tenaga pendidik yang pensiun sejak tiga tahun terakhir kesulitan menarik tabungan di KPN Budaya Mandiri. Pengurus koperasi yang sudah berdiri puluhan tahun ini tidak dapat mencairkan simpanan anggota, salah satunya karena banyak kredit macet dan anggota sudah kebanyakan pensiun. Para anggota kini meminta pertanggung jawaban pengurus.
 
“Walaupun banyak kredit macet, harusnya ada pertanggung jawaban pengurus. Masa kita yang sudah percaya  menaruh modal (menabung, red) dan tidak pernah minjam malah jadi korban,” ujar pensiunan guru yang enggan disebut namanya.
 
Menurut dia, para guru maupun PNS di Dinas Pendidikan diharapkan masuk sebagai anggota di KPN Budaya Mandiri Jembrana. Selama masih aktif sebagai PNS, para anggota dipotong iuran tiap bulan sebagai simpanan anggota dan hanya bisa ditarik setelah pensiun.
 
“Beberapa anggota memang ada yang sudah dapat uangnya setelah mendesak pengurus. Namun belakangan ini, kami melihat pengurus berusaha menghindar. Selain kantor sudah tutup, pelaksanaan RAT juga terkesan sembunyi-sembunyi. Yang dilibatkan setiap RAT malah hanya perwakilan dari sekolah-sekolah,” ungkapnya.
 
Bendahara KPN Budaya Mandiri Jembrana I Putu Suparta, Minggu (1/11) mengakui pihaknya sudah tidak memiliki kantor lagi. Koperasi tidak dapat melanjutkan sewa kantor yang sudah habis kontrak. Ia juga mengaku koperasi merugi akibat banyaknya kredit macet.
 
“Pengurusnya masih ada dan saat RAT terkahir tahun 2019, juga melibatkan Pusat Koperasi Pegawai RI (PKPRI), dari pengurus mengaku masih berusaha mencari anggota yang menunggak kredit,” ujarnya. Ia juga mengakui dirinya satu-satunya pengurus yang masih aktif sebagai PNS.
 
Kasi Tenaga Kependidikan ini menyatakan masih berusaha menagih utang-utang tersebut, dan berharap kesadaran dari anggota untuk melunasinya.
 
“Sebenarnya total anggota 700 orang. Tetapi yang masih aktif sebagai PNS di Jembrana, hanya sekitar 50 orang. Sisanya sudah pensiun,” jelasnya.
 
Sementara Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperindag Jembrana I Putu Eka Arta mengatakan, KPN Budaya Mandiri Jembrana itu masih berstatus koperasi aktif. KPN itu kolaps lantaran banyak kredit macet, sehingga banyak anggota tidak mendapat hak simpanannya.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.