Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sinergitas Eksekutif dan Legislatif, Enam Ranperda Disetujui Jadi Perda

Bali Tribune/ TANDATANGANI - Bupati I Nengah Tamba menandatangani persetujuan bersama penetapan Ranperda menjadi Perda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana Rabu (17/4/2024).


Balitribune.co.id | Negara - Pihak eksekutif Bersama legislative di Jembrana kembali menyepakati dan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daeran (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kali ini ada enam Perda anyar yang ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana, Rabu (17/4/2024).

Rapat Paripurna V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024 yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana, menetapkan enam Ranperda menjadi Perda. Ranperda terdiri dari dua usulan eksekutif dan empat Inisiatif DPRD kabupaten Jembrana. Dua Ranperda sulan Pemkab Jembrana yaitu tentang Pencabutan Perda Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Sedangkan Ranperda Inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Ranperda Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata. Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengapresiasi Kerjasama DPRD Kabupaten Jembrana dan jajaran Pemkab Jembrana sehingga seluruh Ranperda dapat disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Perda.

"Saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jembrana dan seluruh aparatur Pemkab Jembrana atas kerja sama yang baik. Mulai dari proses perencaan awal hingga sampai pada proses penetapan peraturan daerah yang kita laksanakan pada hari ini,” ujarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi pihak legislative atas inisiatif menyampaikan Ranperda tersebut yang juga disetujui bersama menjadi Perda. Menurutnya, penetapan Ranperda menjadi Perda tersebut menjadi bukti sinergitas eksekutif dengan pihak legislative dalam kemajuan dan pembangunan daerah yang bermuara untuk kepentingan masyarakat Jembrana. "Hal ini juga merupakan bukti nyata jajaran eksekutif dan legislatif memiliki sinergitas dan komitmen yang sama untuk bersama-sama menyediakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat Jembrana," tandas Bupati Tamba.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Jembrana Ida Bagus Susrama juga mengapresiasi kerjasama yang baik antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif sehingga pembahasan Ranperda bisa diselesaikan. "DPRD dan Bupati beserta jajarannya memiliki komitmen yang sama untuk secepatnya menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga bisa kita lakukan pengambilan keputusannya," ujarnya.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Suastika mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diusulkan Pemkab Jembrana. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas upaya penyempurnaan Ranperda yang telah dilakukan. "Kami telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Ranperda ini telah berjalan dengan tertib dan lancer. Kami sangat mengapresiasi kerja cepat dari jajaran eksekutif sehingga hasil fasilitasi Gubernur bisa kita terima sebelum dilakukannya rapat kerja guna mengharmonisasi hasil fasilitasi Gubernur," ujarnya.

Setelah dilakukan pembahasan lanjutan, pihaknya bersama seluruh anggota Pansus II menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditetapkan menjadi Perda. "Ranperda tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," tandasnya. PAM

wartawan
PAM
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.