Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sisa Anggaran Pembuatan Jembatan Dikembalikan ke Pusat

Bali Tribune/ BUAT DPT - Pekerja membuat DPT yang jebol pada proyek jembatan Pinggan-Siakin.
Balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah pusat mengucurkan anggaran miliar rupiah untuk pembangunan jembatan penghubung Desa Pinggan dan Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Bangli. Dari anggaran yang tersisa, akan dikembalikan ke pusat. Sejatinya ada ruang dari daerah untuk mengajukan pemanfaatan anggaran tersebut. SEmentara di tahun 2021 Bangli berpeluang kembali mendapat bantuan hibah.
 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Pinggan-Siakin, Putu Dedi Upariawan, mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 9,3 Miliar.”Setelah dilakukan tender lewat ULP dari pagu anggran 9,3 Miliar, ada sisa anggaran dari penawaran Rp 2,2 Miliar,” ungkapnya. 
 
Pemanfaatan dana hibah pascabencana berakhir sampai 30 Desember 2020, maka sisa penggunaan dana harus dikembalikan ke pusat. "Sisa anggaran dikembalikan ke pusat. Sejatinya Bangli dalam hal ini BPBD dapat mengajukan pemanfaatan anggaran ini," jelasnya, Rabu (24/12).
 
Kata Putu Dedi, BPBD belum siap dengan sisa waktu yang ada untuk menyusun dokumen pengajuannya. Maka dari itu sisa anggaran disetor kembali. Ditanya soal dokumen yang digunakan untuk pengajuan, Putu Dedi mengatakan untuk dokumen sudah ada list. "List dokumen sudah ada, ini sepenuhnya kewenangan dari BPBD," sambungnya. 
 
Bila sisa anggaran diajukan kembali dan dihibahkan kembali, maka anggaran dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur atau pemulihan pasca bencana. Kata Putu Dedi tahun 2020  ada 7 kegiatan fisik pasca bencana  dan 6 kegiatan sudah rampung pengerjaanya dan 1 kegiatan masih tahap pengerjaan. Untuk tahun 2021 Bangli mendapat ruang untuk mengajukan hibah, hal ini tidak terlepas prestasi Bangli yang bisa merampungkan semuan kegiatan.
 
Disinggung pengerjaan proyek jembatan Pinggan-Siakin, kata Putu Dedi  hampir rampung. Saat ini masih proses pengerjaan dinding penahan tanah (DPT) jembatan yang belum lama ini jebol akibat terjangan air. Bila sebelumnya menggunakan pasangan batu, kini menggunakan beton. Selain mempercepat pengerjaan, beton lebih kuat. Tidak sampai tutup tahun kegiatan sudah rampung. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.