Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sisir Swalayan dan Toko Grosir, Temukan Produk Izin Bermasalah

Bali Tribune/ MENYISIR - Petugas gabungan mendapati sejumlah produk dengan ijin bermasalah saat menyisir swalayan dan toko grosir di Kota Negara Kamis kemarin.
balitribune.co.id | Negara - Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru), sejumlah pusat perbelajaan maupun swalayan kembali disisir. Dalam sidak keamanan produk pangan Kamis (19/12), sejumlah produk ditemukan menyalahi ijin edar. Petugas gabungan menyita sejumlah produk yang bermasalh tersebut sebagai barang bukti.
 
Beberapa hari menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun, pusat perbelanjaan maupun swalayan di Jembrana disisir jajaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dari Loka POM Buleleng bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana. Pada sidak Kamis (19/12) petugas mengecek barang dagangan di dua swalayan seputaran Kota Negara. Petugas mendapati sejumlah produk bahan tambahan pangan yang perijinannya bermasalah.
 
Produk bahan tambahan pangan yang menjadi temuan tersebut berupa pengembang kue dengan izin edar palsu, dan terasi dengan izin edar yang sudah tidak berlaku. Kepala Loka POM Buleleng, Made Ery Bahari Hantana yang memimpin sidak Kamis kemarin mengatakan produk tidak sesuai izin edar tersebut ditemukan dijual bebas di dua swalayan di Jalan Ngurah Rai yang disisirnya tersebut. Menurutnya pada produk pengembang kue, memang ada yang sudah memiliki izin edar dari BPOM.
 
Namun diakuinya persoalannya produk yang telah berijin tersebut justru malah dikemas ulang menggunakan kemasan dengan berat yang juga tidak sesuai izin. Dicontohkannya ada produk pengembang kue yang menggunakan izin kemasan 5 kilogram dan 10 kilogram, namun dijual kembali dengan kemasan di bawah 1 kilogram. “Sudah menyalahi izin edar. Karena kalau dikemas ulang begitu, kami juga tidak tahu, apakah saat produksinya sudah sesuai degan yang berizin, higienis atau tidak,” ujarnya.
 
Bahkan ia mengakui mendapati temuan pengembang kue dengan izin edar palsu. Produk pengembang kue yang harusnya menggunakan izin edar dari BPOM, justru ditemukan mamasang izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).  Pihaknya juga menemukan produk yang menggunakan kemasan produk berizin edar, namun isinya tidak sesuai dengan kemasan. Temuan lainnya yakni pada produk terasi. Pihaknya menemukan terasi yang menggunakan izin edar yang sudah mati atau tidak berlaku.
 
“Produk terasinya, itu memang pernah ada izin edarnya, tetapi sudah tidak terdaftar lagi di BPOM,” ungkapnya. Pihaknya langsung mengamankan sejumlah produk yang melayahi izin edar tersebut. Penjualnya juga diminta untuk tidak dijual kembali, dan dikembalikan kepada distributornya. “Sebagian kami minta direturn, dan tetap akan kami awasi” jelasnya. Selain memberikan peringatan, pihaknya mengakuakan melakukan penelusuran terhadap distributur produk-produk yang menyalahi izin edar tersebut. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.