Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Smart Government To Smart Citizen untuk Hadapi MEA

SOSIALISASI - Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri saat acara sosialisasi Smart Government To Smart Citizen untuk Hadapi MEA.

Amlapura, Bali Tribune

Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Karangasem harus mulai berbenah untuk menghadapi tantangan zaman di era digital saat ini yang semakin mengadopsi teknologi di berbagai bidang, terutama konsep Pemerintah berbasis Smart Goverment. Apalagi masyarakat dunia ke depannya akan menghadapi datangnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),  sehingga persaingan di semua bidang nantinya semakin sulit, jika pemerintah tidak mengambil langkah untuk meningkatkan skill, terutama mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi.

Hal tersebut diungkapkan Bupati IGA Mas Sumatri, dalam kegiatan Presesentasi dan Sosialisasi “Smart Goverment To Smart Citizen”  di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Rabu (20/4). Menurutnya, salah satu tujuan utama Smart Goverment  yaitu untuk mempermudah mobilitas yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan, dalam hal ini adalah semua aparatur Pemerintah mulai dari Tingkat Desa atau Kelurahan sampai tingkat Kabupaten.

Bupati Mas Sumatri menambahkan, konsep pemerintah yang bernuansa Smart Goverment mempunyai tujuan memberi rasa aman, nyaman dan membuat hidup ke arah lebih baik lagi. Pemerintah dan Masyarakat kata dia seharusnya mulai membuat program sederhana tentang pengenalan penggunaan teknologi, dimulai dari lingkungan keluarga. Program ini lebih dikenal dengan Konsep Keluarga Pintar (Smart Family). “Konsep keluarga pintar lebih fokus untuk mengenalkan dan menerapkan penggunaan teknologi secara bijak untuk kehidupan sehari hari. Misalnya penggunaan teknologi pada anak secara bijak dan benar,” paparnya.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Karangasem juga harus mampu membangun wadah atau tempat untuk masyarakat kreatif yang ingin memberikan ide dan gagasan mengenai terwujudnya Pemerintah yang bernuansa Smart Goverment. Pemanfaatan  Teknologi diharapkan mampu untuk menangani masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat seperti penanganan hama, informasi tentang agrobisnis dengan bantuan teknologi juga masyarakat dapat mengetahui prakiraan cuaca yang akan dihadapi untuk musim nanti.

Smart Goverment juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep penataan Pemerintah yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintah, penduduk, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi.  Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lewat teknologi informasi yang tersebar di tingkatan Desa hingga Kelurahan untuk dapat mempermudah akses pelaku UKM untuk mengembangkan pengetahuan dan media promosi lewat teknologi informasi, serta pemasalahan lainnya yang dapat ditangani dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Membangun fasilitas untuk masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang ada di Kabupaten Karangasem, misalnya informasi mengenai tempat tempat perbelanjaan, wisata dan rekreasi, rumah sakit, hotel atau penginapan. Dengan begitu Kabupaten Karangasem akan semakin dikenal masyarakat global.

wartawan
habit
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.