Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

SMKN 3 Sukawati Tidak Diusulkan Jadi SMAN

Bali Tribune/ KOKAR - Aktivitas di SMKN 3 Sukawati
balitribune.co.id | Gianyar - Bupati Gianyar sempat spontan melontarkan bahwa status SMK Negeri 3 Sukawati atau Kokar diusulkan untuk dirubah menjadi SMA Negeri rupanya menimbulkan pro dan kontra. Bahkan kalangan seniman menilai jika Kokar adalah sekolah seni satu-satunya di Gianyar yang memiliki history dan berkontribusi bagi perkembangan seni di Gianyar. syukurnya, Bupati pun memastikan tidak ada usulan agar Kokar diubah.
 
Salah seorang seniman asal Singapadu, Sukawati menyebutkan, jika Kokar ditutup akan melukai dan menghilang histori sekolah yang sudah banyak mencetak seniman muda. Bahkan, kontribusi SMK Negeri 3 Sukawati dalam bidang seni telah diakui, baik di kabupaten maupun di luar Kabupaten Gianyar. Setiap hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Gianyar selalu mengisi pembukaan pawai. Ketika berlangsung PKB selalu berpartisipasi dalam pawai dan penutupan dengan sendratarinya yang selalu memukau.
 
Dinkonfirmasi, terkait perubahan status tersebut, Rabu (8/7), Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan dalam usulan pembangunan dua SMA Negeri untuk mengatasi masalah kekurangan sekolah, tidak ada usulan terkait pemilihan tempat dan lokasi sekolah. Apalagi mengubah status Kokar menjadi SMA Negeri 2 Sukawati. "Tidak ada dalam usulan surat itu, kita meminta di Gianyar ada penambahan 2 SMA Negeri di Sukawati dan di Gianyar setelah itu silakan dari Pemprov untuk melakukan kajian," jelasnya. 
 
Ia mengatakan surat usulan penambahan dua sekolah SMA di Sukawati dan Gianyar telah dikirimkan  ke provinsi dan dipastikan tidak berisi usulan ada perubahan status Kokar. Mengingat kokar satu-satunya sekolah dengan jurusan seni di Gianyar. "Hal itu yang ada di surat yag sudah kirim ke provinsi,  tidak ada perubahan status," ungkapnya. 
 
Sementara terkait apa yang disampaikannya Senin (6/7) lalu, Bupati mahayastra mengatakan agak keseleo dan spontan kepala sekolah yang bilang salah satu SMK di Batubulan  tidak jalan. Sebelumnya, Bupati Gianyar sempat melontarkan bahwa status SMK Negeri 3 Sukawati atau kokar diusulkan untuk dirubah menjadi SMA negeri karena sudah tidak jalan. Hal itu diucapkan saat memberikan keterangan hasil rapat bersama sejumlah kepala sekolah SMA terkait permasalah siswa di Gianyar yang tercecer dan tidak mendapatkan sekolah. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.