Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Soal Kekeringan di Subak Balangan Mengwi, Komisi II Rapat Koordinasi Minta BWS Bali Segera Normalisasi Sungai

Bali Tribune/RAKOR Komisi II DPRD Badung saat rapar koordinasi dengan instansi terkait menyikapi masalah kesulitan air yang selama 21 tahun di Subak Balangan, Mengwi, bertempat di Gedung Dewan, Senin (8/3/2021).


balitribune.co.id | Mangupura- Masalah kekeringan yang terjadi selama hampir 21 tahun di Subak Balangan, Kecamatan Mengwi, disikapi serius oleh Komisi II DPRD Badung. Komisi yang membidangi pariwisata dan pertanian ini, Senin (8/3) menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba, pihak Dinas Pertanian dan Pangan I Wayan Wijayana, Bali Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida I Wayan Riasa, Pekaseh Subak Balangan I Ketut Matrayasa. 
 
Selain intansi terkait, masalah kekeringan di subak ini juga dikawal oleh gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Rapat koordinasi dipimpin langsung Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti dan didampingi oleh anggotanya I Nyoman Dirgayusa dan I Made Wijaya.
 
Secara prinsip, DPRD Badung mendesak agar BWS Bali Penida segera melakukan normalisasi aliran air, sehingga air menuju ke Subak Balangan tidak tersumbat. 
 
Karena wilayah ini menjadi kewenangan BWS Bali Penida, kami mohon untuk dapat dilakukan normalisasi sebagaimana yang menjadi harapan petani, kata Anom Gumanti.
 
Mengingat sistuasi Covid-19 yang membuat anggaran terbatas, paling tidak tahap pertama sesuai permintaan petani agar dibuka akses pembagian air ke Subak Balangan.  
 
Karena ini masalah pembagian air mohon dimediasi agar subak bisa kebagian air. Air ini kebutuhan utama setelah udara, kata Anom Gumanti, seraya meminta Dinas PUPR Badung untuk membantu jika memungkinan.
 
Selanjutnya, jika debit air di hulu memang terbatas, pihak petani mengaku siap mengatur pola tanam.
 
Kami minta Dinas Pertanian mengatur sehingga pola tanam petani dihulu dan hilir tidak berbenturan, pinta Anom Gumanti yang Ketua Fraksi PDIP ini.
 
Sementara pihak BWS Bali Penida I Wayan Riasa justru mengaku kaget petani Subak Balangan sampai krisis air sampai 21 tahun. Saya baru menjabat di Bali. Sebelumnya saya tidak tahu ada permasalahan ini, katanya sembari berjanji akan segera mencarikan solusi.
 
Pakaseh Subak Balangan I Ketut Matrayasa terus mendesak agar permasalahan air ini tidak terus berlarut-larut. Masalah ini sudah terjadi sejak lama. Semoga kali ini ada jalan keluar. Permasalah air yang terjadi sejak 21 tahun ini bisa diatasi, dan kami beharap bisa dinormalisasi, katanya.
 
Untuk diketahui, perwakilan petani Subak Balangan, Mengwi dengan didampingi GMNI pada Senin (22/2) lalu sudah sempat mendatangi Ketua DPRD Badung Putu Parwata untuk menyampaikan persoalan krisis air ini.
 
Kala itu disebutkan bahwa petani Subak Balangan sudah empat periode bupati memperjuangkan agar mendapatkan air. Namun, sampai saat ini perjuangan mereka belum membuahkan hasil. Jangankan air agar bisa menanam padi, bahkan air untuk minum ternak pun mereka tidak ada. 
wartawan
I Made Darna
Category

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

153 Orang di Lapas Tabanan Jalani Tes Urine

balitribune.co.id I Tabanan - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar razia dan tes urine terhadap 153 petugas dan warga binaannya pada Senin (6/4/2026). Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat deteksi dini jelang peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62. Lewat kegiatan itu, Lapas Tabanan hendak memastikan lingkungannya bersih dari peredaran gelap narkoba.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.