balitribune.co.id | Singaraja - Usulan pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) terus dilakukan.KPU Buleleng.bersama partai politik (Parpol) peserta pemilu serta usulan masyarakat terus melakukan kajian untuk merumuskan hasil akhir dari usulan pemekaran Dapil di Buleleng. Sebelumnya KPU Buleleng tengah menggodok Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Buleleng,Pembentukan Badan AdHoc dan Tahapan Pencalonan. Salah satunya KPU Buleleng merencanakan pelaksanaan satu kecamatan satu dapil sehingga pemerataan pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, 3 alternatif pemilihan dapil yang sudah ditentukan sebelumnya bisa diefektifkan agar menjadi uji publik.
Adapun opsi untuk rancangan Dapil yakni ada 6 Dapil dimana Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula menjadi satu Dapil, Kecmatan Gerokgak, dan Kecematan Seririt menjadi satu Dapil, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Banjar menjadi satu Dapil, dan tiga Kecamatan lainnya seperti Buleleng, Sawan, Sukasada masing-masing satu Dapil.
Selanjutnya untuk opsi rancangan dapil kedua yakni ada 7 dapil dimana Busungbiu dan Seririt digabung menjadi satu dapil, Tejakula dan Kubutambahan satu dapil, sedangkan sisa lima Kecamatan masing-masing satu dapil.Lalu opsi ketiga yakni dari jumlah 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng masing-masing ada satu dapil. Dari ketiga opsional itu jumlah kursi legislatif yang diperebutkan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang jumlahnya 45 kursi
Terkait usulan tersebut Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, ya prinsip itu harus dilaksankan untuk masuk dalam Sistim Sidapil.Karena itu, katanya ia akan memberi saran 7 prinsip pemekaran Dapil tersebut harus terpenuhi untuk dikeluarkan rekomendasi.
”Saatnya masyarakat ikut terlibat dengan ikut memberi masukan kepada KPU karena nanti yang boleh diubah hanya Dapil untuk Kabupaten.Sedang Dapil Provinsi dan Nasional sudah bersifat final,” kata Lidartawan usai memberikan presentasi pendidikan politik untuk Kader Partai Demokrat Buleleng di Gedung Laksmi Graha Singaraja, Kamis (8/12).
Dari hasil kajian itu,menurut Lidartawan,akan dikeluarkan rekomendasi untuk penetapan perubahan Dapil. Meski demikian,Lidartawan mengaku penetapan Dapil di 9 Dapil kecamatan lebih proporsional dan memudahkan kerja-kerja parpol untuk menempatkan wakilnya.
“Partai tidak akan susah menempatkan kadernya pada nomor urut satu. Berbeda dengan satu Dapil dua kecamatan tentu akan ada dua Ketua PAC yang harus ditempatkan. Dan ini juga akan semakin mendekatkan dengan masyarakat,” imbuhnya.
Hanya saja, ketentuan perubahan Dapil pada 9 Kecamatan mengacu pada aturan adanya ketersediaan 3 kursi untuk masing-masing Dapil.”Minimal harus ada 3 kursi keterwakilan kalau itu belum ada tidak boleh kecamatan dimaksdud menjadi satu Dapil.Atau kembali menggunakan opsi lama 6 Dapil itu lebih proporsional,tergantung pilihan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Buleleng Luh Gede Herryani mengatakan satu pemahaman dengan koleganya di Partai Golkar,Nasdem dan Gerindra soal pemekaran Dapil. Hal itu untuk membuka peluang adanya keterwakilan anggota dewan di masing-masing kecamatan.“Kita lebih memilih opsi di 9 Dapil di masing-masing kecamatan. Pasalnya,ada Dapil yang kami memang tidak punya kursi ditempat itu,” ucapnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Buleleng IGK Kresna Budi.Bahkan usulan Kresna Budi untuk menghilangkan opsi 6 Dapil yang sebelumnya digunakan karena sudah tidak relevan terlebih tujuan pemilu adalah untuk representasi keterwakilan rakyat.Dia minta hanya dua opsi yang dipertimbangkan yakni opsi 7 Dapil dan ospi 9 Dapil di masing-masing kecamatan.
”Sudahlah yang 6 Dapil sebelumnya jangan lagi dijadikan opsi karena sudah jelas tidak mewakili aspirasi.Kita lakukan perubahan meski tidak bisa dilakukan opsi 9 Dapil dimasing-masing kecamatan.Paling tidak KPU sudah melakukan perubahan agar terlihat bekerja,” tandas Kresna Budi.
