Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Soroti Lemahnya Pengamanan Pasar Seririt, Polisi Minta Dipasang CCTV

Bali Tribune / PENCURIAN - Kapolsek Seririt AKP Suwandra mengumpulkan jajaran Muspika Kecamatan Seririt termasuk Lurah Seririt Gusti Bagus Sudiro Serta perwakilan dari Kantor Kesbangpol Buleleng menyikapi pencurian beruntun yang terjadi di Pasar Seririt.
balitribune.co.id | SingarajaKapolsek Seririt AKP Made Suwandra menanggapi serius atas lemahnya sistem keamanan di Pasar Seririt yang menjadi penyebab pasar nomor dua terbesar di Buleleng itu kerap disatroni maling. Selain tidak maksimalnya kerja para waker, sistim pengamanan melalui CCTV dianggap faktor lain yang menjadi penyebab para pencuri leluasa membongkar kios maupun lapak para pedagang.
 
Tak tanggung-tanggung Kapolsek Seririt AKP Suwandra mengumpulkan jajaran Muspika Kecamatan Seririt termasuk Lurah Seririt Gusti Bagus Sudiro Serta perwakilan dari Kantor Kesbangpol Buleleng dikantor pasar Seririt, Rabu (23/11).
 
Bahkan direksi PD Pasar Argha Narottama Buleleng yakni Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Made Agus Yudiarsana, SH ikut dihadirkan dalam pertemuan tersebut.
 
"Seluruh pintu masuk dibuka dan ditutup pegawai pasar termasuk kunci gembok disimpan petugas pasar. Namun saya heran kenapa masih kebobolan (kecurian) juga," ucap AKP Suwandra.
 
Karena itu ia meminta pihak pasar merubah sistim pengamanan pasar dengan menambah durasi patroli bahkan menambah petugas yang melakukan pengamanan dalam pasar.
 
"Paling tidak pengelola pasar harus bisa menghadirkan rasa aman kepada pedagang dipasar dengan menambah perangkat pendukung keamanan," ujarnya.
 
Untuk itu menurut dia, pihak pasar harus menambah perangkat pengamanan dengan memasang kamera pengawas atau CCTV  pada setiap pintu masuk dan sudut-sudut yang memungkinkan dilakukan pemantauan.
"Salah satu perangkat pengamanan ya CCTV. Dipasar ini harus tersedia CCTV untuk memudahkan memantau dan melakukan identifikasi terhadap lalu lintas orang yang keluar masuk pasar," ucapnya.
 
Sementara Dirut PD Pasar Argha Narottama Buleleng Made Agus Yudiarsana, SH mengatakan pertemuan dengan Muspika Kecamatan Seririt dengan jajarannya bagian dari diskusi untuk melakukan evaluasi pengamanan pascaterjadinya pencurian beruntun di Pasar Seririt.
 
Hanya saja terkait pengamanan pasar, Agus berdalih bahwa petugas pengamanan pasar hanya bertugas mengamankan aset pasar dan tidak bertanggungjawab terhadap pengamanan barang milik pedagang.
 
"PD Pasar hanya megelola tempat transkasi dan bukan menjadi tempat penitipan barang. Kita hanya memfasilitasi ketika ada barang-barang pedagang yang hilang ke pihak berwajib," jelasnya.
 
Saran Kapolsek AKP Suwandra agar ditambah fasilitas pengamanan seperti CCTV dibenarkan Agus. Hanya saja menurut Agus, yang paling bertanggungjawab atas keamanan barang-barangnya yakni pedagang sendiri.
 
"Pedagang yang memastikan keamanan barangnya. Kalau pedagang mau berpartisipasi soal keamanan silahkan," tandasnya.
 
Sebelumnya sejumlah pedagang di Pasar Seririt mengeluhkan keamanan dipasar tersebut. Pasalnya telah terjadi pencurian beruntun dalam minggu ini yang menyebabkan kerugian pedagang tidak sedikit. Ironisnya, laporan pedagang kepada aparat terkait tak membuahkan hasil. Buktinya, nyali pencuri tak juga ciut dan masih terus melakukan aksinya membongkar kios milik pedagang.
 
Seperti yang menimpa pedagang bernama Agus Susila (54) kios tempatnya berjualan kain dan busana dilantai dua dibobol pencuri kerugian yang dialaminya senilai Rp 5 juta lebih. Begitu juga pedagang bernama Abdul Manaf (55) kios tempatnya berjualan dilantai dua dibongkar pencuri dan perhiasan terbuat dari perak dan batu-baru berharga senilai Rp 26 juta juga raib. Tak hanya itu pedagang di Los Buah juga tak luput dari aksi pencurian.
wartawan
CHA
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.