Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial

Bali Tribune / SOSIALISASI - TMMD ke-105 diisi sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan.
balitribune.co.id | Semarapura - Program TNI Menunggal Membangun Desa(TMMD) ke-105 di Desa Nyanglan, Banjarangkan, tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik, tetapi juga non fisik dengan menyasar masyarakat setempat. Hal tersebut terungkap saat Kodim 1610/Klungkung bersama Tim Terpadu Pengendalian Konflik Sosial (PKS) menggelar sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsan, di Balai Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (29/7).
 
 Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial dan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan yang dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, Ditjen Pothan Kemenhan RI Drs Panca Mogi Priyatno, Dandim 1610/Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon, Perwakilan Polres Klungkung, Kejaksaan Klungkung, Pengadilan Negeri Klungkung, OPD terkait, Camat Banjarangkan, Perangkat Desa Nyanglan, Pecalang, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.
 
Wabup Made Kasta menyampaikan, program non fisik TMMD ke-105 di Desa Nyanglan sangat penting diberikan kepada masyarakat, karena terkandung didalamnya pembentukan karakter merubah pola pikir menjadi lebih baik. Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan dalam upaya mencegah radikalisme dan konflik sosial diberikan saat ini menjadi prioritas sesuai dengan program pemerintah saat ini.
 
Wabup Made Kasta mengatakan, konflik sosial bisa masuk dari segala pintu. Pihaknya pun mengatakan ada beberapa unsur yang sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik sosial di masyarakat. Pertama dari unsur adat, kedua ketidak kesepahaman dan ketiga yaitu ekonomi. Menurut Wabup Kasta, konflik sosial tidak muncul begitu saja tetapi ada sebab yang mempengaruhi. Untuk itu, pengendalian diri sangat diperlukan sebagai kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial ini.  Selain pengendalian diri, konflik sosial sejatinya dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan musyawarah mufakat. 
 
Kepala Badan Kesbangpol Klungkung Wayan Sujana mengatakan sosialisasi pencegahan konflik sosial dan wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan konflik sosial. Untuk pencegahan ini diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan tokoh di masyarakat dengan pemerintah sehingga kegiatan yang berpotensi terjadinya konflik sosial bisa diminimalisir. (u)
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.