Diposting : 31 July 2019 23:51
Ketut Sugiana - Bali Tribune
balitribune.co.id | Semarapura - Program TNI Menunggal Membangun Desa(TMMD) ke-105 di Desa Nyanglan, Banjarangkan, tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik, tetapi juga non fisik dengan menyasar masyarakat setempat. Hal tersebut terungkap saat Kodim 1610/Klungkung bersama Tim Terpadu Pengendalian Konflik Sosial (PKS) menggelar sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsan, di Balai Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (29/7).
Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial dan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan yang dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, Ditjen Pothan Kemenhan RI Drs Panca Mogi Priyatno, Dandim 1610/Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon, Perwakilan Polres Klungkung, Kejaksaan Klungkung, Pengadilan Negeri Klungkung, OPD terkait, Camat Banjarangkan, Perangkat Desa Nyanglan, Pecalang, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.
Wabup Made Kasta menyampaikan, program non fisik TMMD ke-105 di Desa Nyanglan sangat penting diberikan kepada masyarakat, karena terkandung didalamnya pembentukan karakter merubah pola pikir menjadi lebih baik. Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan dalam upaya mencegah radikalisme dan konflik sosial diberikan saat ini menjadi prioritas sesuai dengan program pemerintah saat ini.
Wabup Made Kasta mengatakan, konflik sosial bisa masuk dari segala pintu. Pihaknya pun mengatakan ada beberapa unsur yang sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik sosial di masyarakat. Pertama dari unsur adat, kedua ketidak kesepahaman dan ketiga yaitu ekonomi. Menurut Wabup Kasta, konflik sosial tidak muncul begitu saja tetapi ada sebab yang mempengaruhi. Untuk itu, pengendalian diri sangat diperlukan sebagai kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial ini. Selain pengendalian diri, konflik sosial sejatinya dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan musyawarah mufakat.
Kepala Badan Kesbangpol Klungkung Wayan Sujana mengatakan sosialisasi pencegahan konflik sosial dan wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan konflik sosial. Untuk pencegahan ini diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan tokoh di masyarakat dengan pemerintah sehingga kegiatan yang berpotensi terjadinya konflik sosial bisa diminimalisir. (u)
