Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sri Mulyani Todong Bos OJK: Literasi dan Inklusi Keuangan Harus 100%

Bali Tribune / Sri Mulyani Indrawati

balitribune.co.id | JakartaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menodong secara langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar untuk merampungkan indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia dapat mencapai 100%.  Sri Mulyani berharap Mahendra dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dapat menuntaskan tugasnya dalam memberikan literasi keuangan.  “Itu mestinya bisa dicapai dalam waktu selama Bu Kiki dan Pak Mahendra di OJK, janji ya pak? Nanti ditagih ya Bu Kiki,” tuturnya dalam acara Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan di Gedung Dhanapala seperti dilansir Bisnis.com, Selasa (25/6). 

Sebagaimana diketahui, kepemimpinan Mahendra di OJK masih akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau berakhir pada 2027. Artinya, masih banyak waktu untuk mencapai indeks tersebut.  Dalam paparannya berdasarkan survei OJK 2022, Sri Mulyani menyampaikan saat ini, bahwa indeks inklusi keuangan perempuan lebih rendah dari laki-laki, masing-masing sebesar 83,88% dan 86,28%.

Sebaliknya, indeks literasi keuangannya justru lebih baik dari laki-laki yang masing-masing 50,33% dan 49,05%.  Secara umum per 2022, inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 85,1% sementara indeks literasi keuangan baru mencapai 49,68%.  “Inklusi kita sudah 85% dan literasinya sudah di atas 50%. Saya berharap akan menjadi inklusinya 100%, dan literasi bisa 100% laki maupun perempuan,” tuturnya.  Sementara mengacu data terbaru milik OJK, yakni survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2023, indeks literasi keuangan perempuan berada di level 66,75% pada 2023.  Angka ini melebihi indeks literasi keuangan laki-laki sebesar 64,14%. Lalu, indeks inklusi keuangan perempuan berada di level 76,08% pada 2023, melebihi indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 73,97%. Meski begitu, menurutnya masih banyak kaum perempuan, terutama ibu-ibu yang kurang memahami produk jasa keuangan dan kemudian jadi korban skema aktifitas pinjol ilegal.  OJK mendefinisikan literasi keuangan adalah sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.  Sedangkan inklusi keuangan menurut World Bank adalah terbukanya akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

wartawan
RED
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.